KHL dan Upah Riil
Said menekankan pentingnya survei kebutuhan hidup layak untuk mengetahui pengeluaran riil pekerja. Menurutnya, kenaikan nominal upah harus dinilai bersama perubahan harga kebutuhan sehari-hari agar benar-benar memperbaiki kehidupan buruh dan keluarganya.
Ia merumuskan upah riil sebagai upah nominal dibagi indeks harga konsumen. Cara pandang itu penting karena kenaikan angka di atas kertas bisa habis oleh inflasi, terutama pada kelompok makanan dan transportasi yang bobotnya besar dalam belanja rumah tangga.
Kritik serupa sering muncul setiap tahun. Pemerintah mengumumkan persentase kenaikan, sementara pekerja membandingkannya dengan harga beras, minyak, dan transportasi. Bila selisihnya kecil, kenaikan itu tidak terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, data KHL menjadi kunci. Tanpa survei yang diperbarui, pembahasan upah cenderung berputar pada formula makro dan mengabaikan perbedaan biaya hidup antarwilayah, terutama antara kota besar dan kabupaten dengan harga pangan lebih murah.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Sikap Pemerintah dan Jadwal Pembahasan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menyatakan masih menghitung estimasi kebutuhan hidup layak untuk penetapan UMP 2027. Ia juga menargetkan pembahasan awal rampung pada akhir November 2026, menurut pemberitaan Antara.
Dalam keterangan lain, Yassierli menyebut formula upah akan mengikuti hasil pembahasan undang undang baru dan forum tripartit nasional. Menurut RMOL, ia meminta publik bersabar karena pembahasan masih bergantung pada kesepakatan lintas pihak.
Pernyataan itu menjelaskan mengapa penetapan tertunda. Ada dua proses yang berjalan bersamaan: pembentukan lembaga pengupahan dan pembahasan aturan baru. Keduanya memengaruhi dasar hukum penetapan upah, sehingga pemerintah tampak menahan diri sebelum keduanya selesai.
Bagi pekerja, penjelasan tersebut belum menjawab kebutuhan praktis. Mereka memerlukan kepastian angka sebelum kontrak kerja dan perencanaan biaya tahun depan disusun. Bagi pengusaha, kepastian itu dibutuhkan untuk menghitung beban gaji dan harga jual.
Apa Dampaknya bagi Daerah
Di daerah, dewan pengupahan biasanya mulai bekerja setelah UMP ditetapkan. Mereka menyesuaikan angka provinsi dengan kondisi lokal, lalu mengusulkan UMK kepada gubernur melalui bupati atau wali kota. Tanpa UMP, rangkaian itu tidak bisa dimulai.
Keterlambatan juga memengaruhi perencanaan anggaran pemerintah daerah. Belanja pegawai tidak langsung dan program padat karya sering mengacu pada upah minimum setempat, sehingga angka yang belum keluar menyulitkan penyusunan rancangan anggaran.
Isu upah ini juga bersinggungan dengan kebijakan sosial lain, misalnya insentif dapur MBG yang ditetapkan Rp2.000 per porsi. Keduanya sama-sama menyentuh daya beli dan biaya operasional di tingkat bawah. Sementara itu, sisi permintaan ekonomi terlihat dari kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 12,01 juta sampai Oktober 2026.
Apa yang Diketahui
UMP 2027 belum ditetapkan hingga 3 November 2026, padahal tenggat menurut ketentuan jatuh pada 1 November. Dewan Pengupahan Nasional periode 2022 sampai 2026 sudah berakhir dan anggota baru belum ditetapkan melalui keputusan presiden.
Said Iqbal menyebut survei kebutuhan hidup layak belum dilakukan. KSPI mengusulkan kenaikan 7,5 sampai 9,5 persen dengan formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali indeks 0,9, menghasilkan rata-rata sekitar 7,7 persen.
Antara, CNN Indonesia, dan RMOL melaporkan keterlambatan ini dengan kutipan yang sejalan. Menteri Ketenagakerjaan menargetkan pembahasan awal rampung akhir November 2026.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
Belum ada angka resmi kenaikan UMP 2027 dari pemerintah. Semua angka yang beredar, termasuk 7,5 sampai 9,5 persen dan 23 persen untuk Maluku Utara, masih berstatus usulan serikat pekerja.
Belum jelas kapan Dewan Pengupahan Nasional baru dibentuk dan apakah keputusan presidennya sudah dalam proses. Pemerintah juga belum merinci apakah formula akan memakai aturan lama atau menunggu undang undang baru.
Dampak keterlambatan terhadap jadwal penetapan UMK di daerah belum diumumkan. Tenggat 20 November 2026 masih berlaku, tetapi peluang penyelesaian tepat waktu bergantung pada kecepatan pembentukan dewan dan penetapan UMP.
FAQ Seputar UMP 2027
Kapan UMP 2027 seharusnya ditetapkan?
Paling lambat 60 hari sebelum berlaku, yaitu 1 November 2026 untuk upah yang mulai berlaku 1 Januari 2027. Hingga 3 November, penetapan belum dilakukan.
Mengapa penetapan tertunda?
Dewan Pengupahan Nasional periode baru belum terbentuk dan survei kebutuhan hidup layak belum dijalankan. Tanpa dua hal itu, pembahasan tripartit belum punya dasar kelembagaan dan data yang lengkap.
Berapa usulan kenaikan dari buruh?
KSPI mengusulkan 7,5 sampai 9,5 persen untuk UMP, UMK, dan upah minimum sektoral. Untuk Maluku Utara, usulan bisa mencapai 23 persen karena pertumbuhan ekonomi daerah itu di atas 20 persen.
Baca juga
- Tambang Nasional: Bahlil Larang Ekspor SDA Lewat Transit
- Viral Hari Ini: Goldman Tarik Alat Coding AI dari Trader
- Berita Viral: Anthropic Uji Bukti Identitas Model AI
Kumpulan berita terbaru seputar kabar Luwu Timur ada di kanal kabar Luwu Timur.
