Rabu, 21 Oktober 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Politik: KPK Geledah Ulang Kantor Pemkab Klaten

20 Oktober 2026 • zul • 26 kali dibaca
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, instansi yang menggeledah kompleks Pemkab Klaten pada 20 Oktober 2026.
Foto: musnahterinjak via Wikimedia Commons, lisensi CC BY-SA 3.0
ASM Group
Iklan

Rumah yang Didatangi Malam Sebelumnya

Tim yang sama sebelumnya mendatangi sebuah rumah di Dukuh Sekaranom, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara. Kedatangan itu berlangsung Senin (19/10/2026) malam, sehari sebelum penggeledahan kantor pemkab. Menurut warga sekitar, rumah tersebut ditinggali seorang pihak swasta yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Warga mengaku tidak mengetahui detail kedatangan petugas tersebut. Mereka hanya melihat sejumlah kendaraan berhenti di depan rumah itu pada malam hari. KPK belum memberikan penjelasan resmi mengenai kegiatan di lokasi itu.

Juru bicara KPK menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan perkembangan bila ada informasi yang bisa dipublikasikan. Sampai berita ini ditulis, belum ada rincian resmi soal barang bukti yang diamankan dari rumah tersebut. Penyidik juga belum merinci nilai aset yang disita dari rangkaian kegiatan itu.

Respons Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Klaten memastikan pelayanan publik tidak terganggu oleh rangkaian penggeledahan. Pejabat pelaksana tugas mengisi posisi yang ditinggalkan sementara oleh pejabat yang berstatus tersangka. Kantor pelayanan di kompleks tersebut dilaporkan tetap menerima warga seperti biasa.

Tata Atur
Iklan

Sejumlah kegiatan internal memang menyesuaikan jadwal karena ruangan tertentu dipakai penyidik. Pegawai diminta tetap bekerja dan tidak mendekati area yang disegel. Petugas keamanan membatasi akses ke lorong menuju ruangan yang diperiksa.

Pemerintah provinsi dan instansi pemeriksa laporan keuangan belum mengeluarkan pernyataan lanjutan. Kementerian dalam negeri juga belum mengumumkan langkah administratif apa pun terkait jabatan kepala daerah yang berstatus tersangka. Pembahasan soal status jabatan masih menunggu proses hukum berjalan.

Pengamat tata kelola daerah menilai penggeledahan lanjutan menandakan penyidik masih mengejar dokumen anggaran dan pengadaan. Berkas administrasi sering menjadi penentu untuk memetakan aliran uang antar unit kerja. Karena itu, ruangan yang menangani pengadaan dan keuangan menjadi prioritas pemeriksaan.

Apa yang Diketahui

Yang diketahui pasti, KPK menggeledah kompleks Pemkab Klaten pada Selasa (20/10/2026) dan memeriksa beberapa ruangan yang sebelumnya disegel. Petugas membawa koper dan meninggalkan lokasi dengan tiga koper barang bukti. Kegiatan pemerintahan dilaporkan berjalan normal.

Sebelumnya, KPK mengamankan sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2026. Lembaga itu kemudian menetapkan tiga tersangka dan menahan mereka untuk 20 hari pertama. Barang bukti uang tunai yang disita mencapai sekitar Rp1,9 miliar.

Dugaan yang diusut mencakup pemberian agar temuan kelebihan pembayaran honorarium tidak muncul dalam laporan hasil pemeriksaan. Nilai temuan awal disebut sekitar Rp5 miliar dan dugaan pemberian sekitar Rp400 juta. Penyidik menegaskan temuan itu telah dihapus pada laporan Juni 2026.

Apa yang Belum Terkonfirmasi

Jumlah pasti orang yang diamankan dalam operasi 15 Oktober masih berbeda antar sumber. Juru bicara KPK menyebut 20 orang, sementara beberapa laporan media menulis 23 orang. Perbedaan itu belum dijelaskan secara resmi oleh lembaga tersebut.

Rincian barang bukti dari penggeledahan hari ini belum diumumkan. Belum jelas dokumen apa yang disita dari ruang bupati, ruang sekretaris daerah, dan bagian umum. KPK juga belum menyampaikan apakah ada pihak baru yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

Peran masing-masing pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih akan diuji di pengadilan. Sesuai asas praduga tak bersalah, semua pihak dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artikel ini akan diperbarui bila ada keterangan resmi baru.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Mengapa KPK menggeledah kantor pemkab lima hari setelah operasi tangkap tangan?

Penggeledahan lanjutan dilakukan untuk melengkapi alat bukti pada tahap penyidikan. Ruangan yang sebelumnya disegel dibuka agar penyidik bisa memeriksa dokumen dan berkas administrasi secara langsung.

Apakah kegiatan pemerintahan di Klaten terganggu?

Pemerintah daerah menyatakan pelayanan publik tetap berjalan normal. Sejumlah ruangan yang diperiksa sementara tidak dipakai, dan kegiatan pegawai menyesuaikan jadwal di sekitar area penggeledahan.

Apakah para tersangka sudah terbukti bersalah?

Belum. Status tersangka bukan bukti kesalahan. Proses hukum masih berjalan dan pembuktian akan dilakukan di pengadilan sesuai asas praduga tak bersalah.

Sumber: detikJateng, ANTARA, Radar Solo, dan Kompas.com. Bacaan terkait di SuaraLutim: KPK OTT di Klaten, 20 orang diamankan dan Nusron mangkir dua kali panggilan KPK.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga