Menteri ATR/BPN Dipanggil sebagai Saksi
KPK juga memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Ia tidak hadir pada pemanggilan pertama, Rabu, 7 Oktober 2026. KPK kemudian menjadwalkan pemanggilan ulang pada pekan berikutnya.
Menurut KPK, keterangan menteri tersebut dibutuhkan untuk memetakan konstruksi utuh perkara. Penyidik ingin memastikan apakah ada pihak lain dengan peran signifikan di luar delapan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pemanggilan ulang itu dilaporkan Antara News.
Ketua KPK menyoroti ketidakhadiran pada pemanggilan pertama tersebut. Ia menyebut menteri itu pernah menyatakan akan kooperatif dalam proses hukum. Pernyataan itu disampaikan secara terbuka pada pertengahan September 2026.
Perlu dicatat, status menteri dalam perkara ini adalah saksi, bukan tersangka. Keterangan saksi dapat menguntungkan atau memberatkan pihak lain. Namun tidak ada kesimpulan hukum apa pun yang bisa diambil sebelum proses pemeriksaan selesai.
Bahasa Netral dan Asas Praduga Tak Bersalah
Perkara ini menyangkut nama besar, sehingga cara penyampaiannya perlu hati-hati. Semua pihak yang disebut KPK masih berstatus tersangka atau saksi, kecuali yang sudah diputus pengadilan. Mereka tetap memiliki hak hukum penuh sampai ada putusan berkekuatan tetap.
Rubrik ini tidak menyebut nama tersangka, sesuai pedoman pemberitaan yang berlaku. Fokus pemberitaan diarahkan pada proses hukumnya, bukan pada identitas pribadi. Ini penting agar publik tetap mendapat informasi tanpa mengorbankan hak orang yang belum terbukti bersalah.
Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan berhak menyampaikan klarifikasi atau hak jawab. KPK sendiri mempersilakan setiap pihak menyampaikan bantahan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Pembaca dapat mengikuti perkembangan resmi dari siaran pers KPK di artikel sebelumnya.
Perkara besar lain yang kami catat pada periode yang sama adalah operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB. Keduanya berbeda, baik dari objek maupun dari rangkaian peristiwanya.
Apa yang Diketahui dan Apa yang Belum Terkonfirmasi
Yang diketahui: KPK menyita satu unit Toyota Land Cruiser pada 13 Oktober 2026, kendaraan itu dikaitkan dengan dugaan aktivitas pengumpulan uang, dan ada delapan tersangka dalam perkara hak guna bangunan di Bogor. KPK juga telah menyita uang Rp106,3 miliar dalam kasus ini.
Yang belum terkonfirmasi: jumlah pasti uang yang diduga melewati kendaraan tersebut dan apakah ada tambahan tersangka baru. KPK belum menyampaikan nilai kerugian negara dalam bentuk angka final. Nama pihak dari kalangan swasta juga belum dijelaskan perannya secara rinci.
Belum diketahui pula hasil pemanggilan ulang terhadap menteri yang diperiksa sebagai saksi. Semua informasi itu masih dapat berubah mengikuti perkembangan penyidikan. Kami akan memperbarui bila ada keterangan resmi baru dari KPK.
Pertanyaan yang Sering Muncul
Mengapa mobil itu disita KPK?
Penyidik menduga kendaraan tersebut dipakai untuk aktivitas pengumpulan uang yang berkaitan dengan perkara. Kendaraan itu kini menjadi barang bukti yang bisa dipakai memperkuat pembuktian.
Berapa jumlah tersangka dalam perkara ini?
Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada 14 September 2026. Mereka berasal dari pejabat kementerian, kantor pertanahan, pihak perusahaan, dan swasta.
Apakah menteri ATR/BPN berstatus tersangka?
Tidak. Ia dipanggil sebagai saksi dan tidak hadir pada pemanggilan pertama. KPK menjadwalkan pemanggilan ulang karena keterangannya dianggap penting untuk memetakan perkara.
