Penggeledahan dan Dugaan Lain yang Didalami
Rangkaian penggeledahan berlanjut ke sejumlah kantor wilayah dan kantor perusahaan swasta.
Pada 24 September 2026, penyidik menggeledah kantor wilayah badan pertanahan di Jawa Timur.
Penggeledahan juga dilakukan di sejumlah rumah dan kantor perusahaan terkait. Dari kegiatan itu
penyidik menyita dokumen serta barang bukti elektronik.
Selain dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan, KPK mendalami dugaan penerimaan lain.
Penyidik menelusuri aliran dana yang jumlahnya cukup besar dan disita saat operasi tangkap
tangan. KPK menduga dana itu berkaitan dengan puluhan jenis layanan di kementerian tersebut.
Setidaknya 57 jenis layanan dinilai rawan celah transaksi.
KPK juga menyelidiki dugaan jual beli jabatan di lingkungan kementerian. Dugaan itu muncul
dari pengembangan pemeriksaan sejumlah saksi. Penyidik menyatakan masih mengumpulkan bukti untuk
memastikan konstruksi perkaranya. Belum ada penetapan tersangka baru terkait dugaan tersebut.
Pelayanan Pertanahan Diminta Tetap Berjalan
Kementerian menegaskan proses hukum tidak menghentikan layanan pertanahan kepada masyarakat.
Program percepatan peralihan hak dan sertifikasi dijadwalkan tetap dilakukan sesuai target. Pejabat
sementara diminta memastikan pelayanan tidak terganggu selama penyidikan berlangsung. Arahan itu
disampaikan menyusul penggeledahan di sejumlah unit kerja.
Kelompok masyarakat dan pegiat antikorupsi meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola layanan
pertanahan. Mereka menilai celah transaksi muncul karena layanan yang berbelit dan kurang
transparan. Pemerintah menyatakan sedang menyiapkan perbaikan prosedur. Namun, rinciannya belum
diumumkan secara terbuka.
Pernyataan Menteri ATR dan Respons Pemerintah
Menteri ATR sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Ia mengatakan
kementerian siap mengikuti dan membantu penyidikan yang dilakukan KPK. Pernyataan itu disampaikan
di Jakarta pada 18 September 2026. Ia juga menegaskan pelayanan pertanahan tetap berjalan seperti
biasa.
Kementerian membantah kabar pengunduran diri menteri yang beredar di media sosial. Kepala
Biro Humas dan Protokol menegaskan tidak ada pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan.
Pemerintah menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Koordinator bidang
hukum menegaskan pemerintah tidak akan melakukan intervensi.
Sejumlah pihak mendesak agar menteri diperiksa terkait perkara ini. Permintaan itu datang dari
organisasi pemantau peradilan maupun anggota dewan. KPK menjawab bahwa penyidikan masih berada
pada tahap awal pengumpulan bukti. Penetapan status hukum baru akan ditentukan berdasarkan hasil
penyidikan.
Apa yang Diketahui
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR dan Kepala BPN Nusron Wahid sebagai saksi pada
pekan ini. Pemeriksaan sebelumnya pada 7 Oktober 2026 tidak terlaksana karena alasan agenda
internal kementerian. Perkara bermula dari operasi tangkap tangan pada 14 September 2026 terkait
pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor. Sebanyak delapan orang telah ditetapkan sebagai
tersangka.
KPK menyatakan empat dari delapan tersangka disebut sebagai orang kepercayaan menteri
tersebut. Penyidik telah menggeledah sejumlah kantor kementerian, kantor wilayah, dan kantor
pihak swasta. KPK menegaskan tidak menggeledah ruangan menteri. Pemeriksaan saksi dijadwalkan
kembali tanpa menyebut hari pastinya.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
Tanggal pasti pemeriksaan ulang belum diumumkan KPK. Materi pemeriksaan yang akan digali dari
saksi juga belum dirinci. Belum ada keterangan resmi apakah kasus ini berpotensi menyeret pihak
lain. Status hukum menteri masih sebagai saksi dan belum berubah.
Dugaan jual beli jabatan di kementerian tersebut masih dalam penelusuran. Jumlah pasti dana
yang disita pada operasi tangkap tangan belum diumumkan secara resmi. Belum ada pula keterangan
tentang nilai kerugian negara dalam perkara ini. Semua itu masih menunggu perkembangan penyidikan
selanjutnya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kapan pemeriksaan ulang Menteri ATR dilakukan?
KPK menyatakan pemeriksaan dijadwalkan pekan ini dan surat panggilan sudah dikirim. Namun,
tanggal harinya belum diumumkan secara resmi.
Berapa jumlah tersangka dalam perkara ini?
KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, terdiri atas pejabat kementerian dan pihak
swasta. Empat di antaranya disebut KPK sebagai orang kepercayaan menteri.
Apa status hukum menteri dalam perkara ini?
Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi. KPK menegaskan belum ada perubahan status hukum dan
semua tetap mengikuti mekanisme penyidikan serta asas praduga tak bersalah.
Sumber lengkap artikel ini dapat dibaca di
Akurat.co,
ANTARA News,
Kompas TV, dan
VIVA.co.id.
Berita viral lain dari dalam negeri bisa dibaca di
kanal Viral Nusantara SuaraLutim, sedangkan
artikel politik sebelumnya ada di
laporan dorongan hak angket.
