Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Tambang Nasional: Kadis DLH Jatim Jadi Tersangka Pungli

17 November 2026 • zul • 31 kali dibaca
Ilustrasi aktivitas penambangan batu bara di Kutai Timur, Kalimantan Timur, terkait perkara pungli perizinan tambang
Consigliere Ivan, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Tambang nasional kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan pungutan liar perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Penetapan status tersangka dilakukan pada Senin malam, 16 November 2026, dan langsung disusul penahanan. Yang bersangkutan adalah mantan Kepala Dinas ESDM Jatim yang menjabat pada 2021 sampai Agustus 2024.

Penetapan tersangka dan penahanan

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim menyatakan penyidik menilai sudah ada kecukupan alat bukti untuk menaikkan status hukum yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di gedung Kejati Jatim, Senin malam, seperti dilaporkan Suara.com jaringan Jawa Timur dan Antara.

Dalam konferensi pers itu, penyidik menjelaskan bahwa peran tersangka adalah menyalahgunakan kewenangan selama menjabat kepala dinas. Ia diduga mengarahkan bawahannya meminta uang kepada pemohon izin, bukan menerima langsung dari masyarakat. Pola ini yang membuat perkara dikategorikan sebagai pemerasan atau pungutan liar dalam jabatan.

Penahanan dilakukan di cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung 16 November sampai 5 Desember 2026. Penyidik menyebut penahanan diperlukan untuk mempercepat penyidikan dan mencegah upaya yang bisa mengganggu proses hukum.

Tata Atur
Iklan

Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam klaster perkara dugaan pungli perizinan Dinas ESDM Jatim menjadi empat orang. Tiga nama lain sudah lebih dulu menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Nama dan inisial keempatnya tidak ditulis dalam artikel ini sesuai kebijakan redaksi.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Tambang Nasional: dugaan pungutan izin tambang Rp1,105 miliar

Menurut penyidik, tersangka diduga memerintahkan bawahannya memungut uang di luar ketentuan dari masyarakat yang mengajukan perizinan. Dua pejabat yang disebut menerima perintah itu adalah mantan Kepala Bidang Pertambangan yang telah meninggal dunia dan Kepala Bidang Geologi serta Air Tanah.

Di bidang pertambangan, penyidik mencatat permintaan uang kepada tujuh pemohon izin dengan nilai keseluruhan Rp1,105 miliar. Rincian itu disampaikan dalam konferensi pers dan dikutip sejumlah media, termasuk laporan Kumparan yang menyebut total dugaan pungutan mencapai Rp1,238 miliar.

Angka total itu berasal dari penjumlahan dua sektor. Selain Rp1,105 miliar dari bidang pertambangan, penyidik mencatat Rp133,5 juta dari bidang geologi dan air tanah. Kedua angka adalah hasil penghitungan penyidik berdasarkan keterangan pemohon izin dan dokumen yang disita, bukan angka yang sudah dibuktikan di pengadilan. Rincian per sektor juga diberitakan Koran Manado yang mengutip laporan dari Jakarta.

Pungutan di bidang air tanah

Untuk bidang geologi dan air tanah, penyidik mencatat pungutan terhadap 28 pemohon izin pada periode Maret sampai September 2024. Total uang yang terkumpul dari bidang itu mencapai Rp133,5 juta. Nilainya jauh lebih kecil dibanding bidang pertambangan, tetapi jumlah pemohonnya lebih banyak.

Pola yang diduga dipakai sama, yaitu permintaan uang di luar ketentuan sebagai syarat kelancaran permohonan izin. Menurut penyidik, praktik itu berlangsung saat tersangka menjabat kepala dinas, dengan bawahannya sebagai pelaksana di lapangan.

Kasus ini menambah daftar persoalan tata kelola perizinan sektor energi dan sumber daya mineral. Sebelumnya, persoalan serupa juga muncul dalam pembahasan syarat izin tambang prioritas yang diperketat, serta sorotan atas izin tambang baru di Raja Ampat.

Bagi pelaku usaha, pungutan tidak resmi menaikkan biaya kepatuhan sejak tahap permohonan. Imbasnya bukan hanya pada perusahaan besar, tetapi juga pada pemohon kecil yang mengurus izin air tanah untuk kebutuhan usaha. Ketidakpastian biaya seperti ini sering dikeluhkan karena tidak tercatat dalam tarif resmi dan sulit diaudit.

Barang bukti, aliran dana, dan bantahan

Penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai Rp615 juta dan emas batangan seberat 50 gram. Menurut keterangan Kejati, barang bukti itu sebelumnya sudah disita dalam rangkaian penyidikan perkara yang sama, lalu disita kembali sebagai bagian dari berkas tersangka baru.

Dalam dakwaan terhadap tiga terdakwa sebelumnya, tersangka disebut turut menerima aliran dana Rp687,5 juta. Rinciannya Rp552,5 juta dari mantan Kepala Bidang Pertambangan dan Rp135 juta dari Kepala Bidang Geologi serta Air Tanah. Angka itu adalah isi dakwaan, sehingga masih harus diuji dalam persidangan.

Tersangka membantah melakukan pungli. Dalam kesaksiannya di persidangan, ia mengaku menerima uang secara bertahap pada 2024, tetapi menyatakan dana itu digunakan untuk membantu pembangunan masjid di kawasan Bulak Banteng, Surabaya, dan sudah dikembalikan seluruhnya ke kejaksaan. Klaim tersebut belum diverifikasi secara independen dan tetap menjadi bagian dari perkara.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga