Risiko bagi Sistem Kelistrikan Sumatera
Dalam laporan itu, PLN menyampaikan proyeksi penurunan daya mampu pasok sistem Sumatera pada 2026. Angkanya turun dari 9.346 megawatt menjadi 9.341 megawatt. Cadangan rata-rata juga diperkirakan menyusut dari 1.207 megawatt menjadi 1.203 megawatt.
Pemeriksa menilai cadangan daya itu belum memenuhi ketersediaan cadangan sebesar 30 persen. Bila pembangkit mulut tambang tersebut tidak beroperasi, kecukupan cadangan bisa tertekan lebih jauh. Karena itu, penyelesaian sengketa tarif dinilai bukan hanya urusan administrasi kontrak.
Pemeriksa merekomendasikan direktur utama perusahaan listrik negara memerintahkan direktur pembangkitan berkoordinasi dengan pengelola pembangkit. Pemeriksa juga menyarankan penunjukan pihak independen untuk menilai kelayakan dan kewajaran penyesuaian harga. Sinergi antar badan usaha milik negara juga disorot karena dinilai belum optimal.
Dampak bagi Warga Lahat dan Sekitarnya
Meski pembangkit berhenti, pasokan listrik di Kabupaten Lahat dilaporkan masih aman. Anggota dewan menyebut daerah itu masih memiliki surplus daya sekitar 440,9 megawatt. Surplus itu berasal dari pembangkit lain yang terhubung ke sistem yang sama.
Namun ketergantungan pada pembangkit lain menyimpan risiko bila terjadi gangguan bersamaan. Pemeliharaan besar atau gangguan jaringan bisa menurunkan cadangan dengan cepat. Warga berharap ada kepastian jangka panjang soal operasional pembangkit di daerahnya.
Pemerintah daerah pun berkepentingan agar pembangkit kembali beroperasi. Penerimaan daerah dan penyerapan tenaga kerja lokal turut bergantung pada aktivitas industri di kawasan itu. Selain itu, kehadiran pembangkit mulut tambang biasanya dikaitkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
Apa yang Diketahui
Yang diketahui pasti, PLTU Banjarsari berhenti beroperasi sejak Juli 2026 karena tidak ada pasokan batu bara. Pengelola membenarkan hal itu dan menyebut pembangkit tidak bisa menyalurkan listrik kepada PLN. Pembangkit berkapasitas 2×135 megawatt itu berada di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
Alokasi pasokan dalam negeri untuk pembangkit itu tercatat 400.000 ton, sementara kebutuhan tahunannya disebut 1,5 juta ton. Dewan perwakilan rakyat daerah menyiapkan panitia khusus dan membuka opsi pelaporan ke aparat penegak hukum bila ditemukan unsur pidana.
Pemeriksa negara mencatat sengketa tarif bahan bakar belum tuntas dan berpotensi menekan keandalan sistem kelistrikan Sumatera. Rekomendasi penyelesaian harga dan penunjukan pihak independen sudah disampaikan kepada perusahaan listrik negara.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
Belum dipastikan apakah penyebab penghentian murni kekurangan pasokan fisik atau kesepakatan harga yang belum tercapai. Perusahaan menyebut ada penyesuaian parameter volume dan evaluasi tarif, tanpa merinci kronologinya. Data pengiriman aktual sepanjang 2026 juga belum dibuka.
Angka harga batu bara yang akan dipakai dalam kesepakatan baru masih dalam pembahasan. Belum ada keputusan resmi soal penyesuaian harga maupun jadwal operasi kembali. Panitia khusus di dewan juga belum resmi dibentuk saat berita ini ditulis.
Perkiraan dampak terhadap tarif listrik dan anggaran subsidi belum diumumkan. Pemeriksa menegaskan temuannya tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa sengketa tarif menyebabkan pemadaman. Semua angka masih dapat berubah mengikuti hasil pemeriksaan lanjutan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Mengapa PLTU Banjarsari berhenti beroperasi?
Pengelolanya menyatakan pembangkit berhenti karena tidak ada pasokan batu bara sejak Juli 2026. Persoalan tarif bahan bakar yang belum tuntas disebut turut mewarnai proses pasokan.
Apakah pasokan listrik di Lahat terganggu?
Sejauh ini pasokan listrik di Kabupaten Lahat disebut masih aman karena masih ada surplus daya dari pembangkit lain di sistem yang sama. Namun risiko tetap ada bila terjadi gangguan bersamaan.
Apa rekomendasi pemeriksa negara?
Pemeriksa meminta perusahaan listrik negara berkoordinasi dengan pengelola pembangkit untuk menyelesaikan penetapan harga, sekaligus menunjuk pihak independen menilai kewajaran penyesuaian harga.
Sumber: Sumatera Ekspres, Halo Palembang, Monitor Indonesia, dan CNBC Indonesia. Bacaan terkait di SuaraLutim: harga batu bara tembus 154 dolar per ton dan RKAB 2026 disetujui, nikel defisit.
Baca juga
- Politik Nasional: Aset Koruptor Rp9,65 Miliar ke DKI Jakarta
- Berita Politik: KPK Geledah Ulang Kantor Pemkab Klaten
- Berita Viral: Developer Indie Takut Demo Dikloning AI
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.
