SuaraLutim.com, Luwu Timur – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai sekitar Rp260 triliun hingga 21 Oktober 2026, menjangkau 4 juta debitur. Dari jumlah itu, 1,6 juta debitur baru dan 700 ribu di antaranya masuk kategori graduasi, yaitu pelaku usaha yang naik kelas. Bagi UMKM Luwu Timur, angka terakhir justru yang paling menentukan: bukan sekadar kredit yang cair, tetapi usaha yang bertahan setelah pinjaman pertama.
Nama Andi Amar Ma’ruf Sulaiman relevan di sini bukan karena ia menyalurkan kredit. Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Partai Gerindra yang juga Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan itu berulang kali menegaskan satu hal: program untuk pengusaha muda harus terukur, bukan seremoni.
KUR 2026 dan Angka yang Penting bagi UMKM Luwu Timur
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan rincian itu dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026). “Penyaluran KUR kurang lebih sekitar Rp260 triliun dengan jumlah debitur 4 juta, debitur barunya sebanyak 1,6 juta, dan debitur graduasinya sebanyak 700 ribu,” katanya, seperti dilaporkan ANTARA.
Angka itu berada dalam kerangka lebih besar. Total pembiayaan sektor UMKM nasional sekitar Rp1.500 triliun, dengan porsi KUR Rp290 triliun sampai Rp300 triliun. Pemerintah menetapkan minimal 65 persen KUR wajib mengalir ke sektor produksi. Realisasinya sudah 65,9 persen atau Rp170,9 triliun, melampaui target.
Arah itu cocok dengan ekonomi daerah yang bertumpu pada pengolahan dan hasil bumi. Jika kredit produktif yang mendominasi, dampaknya bukan hanya omzet naik, tetapi lapangan kerja yang bertambah di sekitar tempat usaha.
Jalur kedua yang sering luput adalah legalitas. Hingga September 2026, NIB untuk pelaku UMKM mencapai 17,63 juta unit, disertai 4,4 juta sertifikasi halal, 628.948 sertifikat PIRT, dan 375.887 PT perseorangan. Bagi usaha kecil, dokumen itulah yang menentukan apakah ia bisa masuk pengadaan atau tetap berputar di pasar yang sama.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Graduasi, Bagian Paling Sulit dari Cerita Kredit Usaha
Graduasi berarti debitur naik tingkat: plafon bertambah, skema bergerak dari bersubsidi ke komersial, dan kapasitas usaha dinilai memadai oleh bank. Angka 700 ribu terdengar besar secara nasional, tetapi masih kecil dibanding 4 juta debitur yang tercatat.
Penyebabnya jarang soal kemauan. Pelaku usaha daerah umumnya berhenti di tiga hal: catatan keuangan tidak rapi, dokumen usaha belum lengkap, dan kapasitas produksi tidak siap saat pesanan bertambah. Bank menilai ketiganya, bukan hanya semangat pemilik usaha.
Karena itu, membaca KUR hanya sebagai tambahan modal akan melewatkan inti persoalan. Yang membedakan debitur naik kelas dengan yang berulang di plafon kecil adalah kesiapan administrasi dan manajemen.
Andi Amar Ma’ruf Sulaiman dan Disiplin Program Terukur
Andi Amar Ma’ruf Sulaiman adalah Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Gerindra, duduk di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Sejak penetapan alat kelengkapan dewan pada 23 Oktober 2024, ia juga anggota Badan Anggaran DPR RI. Di luar parlemen, ia memimpin BPD HIPMI Sulawesi Selatan 2024–2027, yang membawahi HIPMI kabupaten dan kota, termasuk HIPMI Luwu Timur.
Saat membuka Rapat Kerja Daerah XVI BPD HIPMI Sulawesi Selatan di Toraja, 11 April 2025, ia meminta pengurus tidak menyusun program besar yang tidak bisa dijalankan. “Jangan asal buat program kerja besar, tapi tidak bisa dilakukan. Yang penting memberikan manfaat dan bisa diukur hasilnya,” kata Andi Amar, dikutip Media Center Luwu.
Logika yang sama muncul pada kaderisasi kepemimpinan HIPMI Sulawesi Selatan di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, 28 September 2026. Ia menyebut mekanisme kaderisasi masih normatif, lalu menyebut kolaborasi dengan konsultan produktivitas sebagai terobosan. “Kami ingin kader HIPMI Sulsel tidak hanya jago berbisnis, tapi juga siap menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing,” ujarnya seperti diberitakan Tribun Timur.
Jalur HIPMI Sulawesi Selatan
Jalur paling konkret ada di HIPMI Institute Sulawesi Selatan. Badan otonom itu melantik 113 pengurus pada Sabtu (2/5/2026) di Hotel MaxOne Makassar, langsung oleh Andi Amar. Ketuanya, Muh Yusuf Sirajuddin, menyebut lembaga itu bekerja dengan tagline “Skill up founder-nya, scale up bisnisnya” — kapasitas pengusaha dinaikkan lebih dulu, pertumbuhan usaha menyusul.
Programnya berjenjang: kelas gratis, lalu pelatihan intensif dengan pemateri lokal dan nasional, ditambah kerja sama perguruan tinggi dan rencana membangun hub pembinaan. Bagi kader di kabupaten seperti Luwu Timur, jalur itu tidak bergantung pada kemampuan membayar pelatihan.
Perlu ditegaskan, artikel ini tidak mengabarkan kegiatan baru Andi Amar. Tidak ada agenda resmi pada 22–23 Oktober 2026 yang bisa dikutip, dan tidak ada pernyataan khusus darinya soal KUR untuk Luwu Timur. Yang dipakai adalah fakta yang sudah terbit di media dan rilis resmi.
