Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
SUARALUTIM.COM, MALILI — Berita luwu timur dari Malili: Pemerintah Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, mencatat kenaikan pendapatan desa sebesar Rp30,15 juta dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian itu dibahas dalam musyawarah desa pada Rabu (21/10/2026) sebagai bagian dari upaya menyelaraskan anggaran dengan perkembangan pendapatan yang benar-benar diterima desa.
Angka yang dibahas bukan angka bulat hasil pembulatan. Pendapatan Desa Puncak Indah bergerak dari Rp1.681.615.233 menjadi Rp1.711.765.899. Kenaikan itu datang dari beberapa komponen sekaligus, bukan dari satu sumber tunggal, sehingga pembahasannya memerlukan pencermatan per pos.
Berita Luwu Timur: Rincian Kenaikan Pendapatan Desa
Dalam forum musyawarah desa, Sekretaris Desa Puncak Indah, Basri, menegaskan bahwa perubahan anggaran perlu dibahas secara terbuka agar pengelolaan keuangan desa tetap berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Pemerintah desa berharap pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan, demi mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Basri, seperti dilaporkan Narasi Tana Luwu.
Berdasarkan rincian yang dibahas, tambahan pendapatan dari sewa aset desa tercatat Rp2,5 juta untuk jangka waktu satu tahun. Penerimaan bunga bank mencapai Rp5,45 juta. Dua pos itu termasuk pendapatan asli desa yang berasal dari pengelolaan kekayaan milik desa dan hasil penempatan dana.
Selain itu, Bagi Hasil Pajak (BHP) bertambah Rp2.096.022, dari Rp374.388.775 menjadi Rp376.484.797. Alokasi Dana Desa (ADD) meningkat Rp16.053.377, dari Rp832.250.457 menjadi Rp848.303.834. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga naik Rp4.050.000, dari Rp101.520.000 menjadi Rp105.570.000. Sementara Dana Desa (DD) tidak mengalami kenaikan dalam perubahan anggaran tersebut.
| Komponen | Sebelum (Rp) | Setelah (Rp) | Selisih (Rp) |
|---|---|---|---|
| Bagi Hasil Pajak | 374.388.775 | 376.484.797 | +2.096.022 |
| Alokasi Dana Desa | 832.250.457 | 848.303.834 | +16.053.377 |
| Bantuan Keuangan Khusus | 101.520.000 | 105.570.000 | +4.050.000 |
| Dana Desa | tidak berubah | 0 | |
| Sewa aset desa | tambahan satu tahun | +2.500.000 | |
| Bunga bank | penerimaan | +5.450.000 | |
| Total pendapatan | 1.681.615.233 | 1.711.765.899 | +30.150.666 |
Jika angka per komponen dijumlahkan, tambahan yang dibahas memang berkisar Rp30,15 juta, sesuai dengan selisih total pendapatan. Konsistensi semacam ini penting dalam dokumen anggaran desa, karena selisih kecil yang tidak dijelaskan sering menjadi sumber pertanyaan warga pada musyawarah berikutnya.
Mengapa APBDes Perlu Diubah di Tengah Tahun
APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan. Dalam praktiknya, realisasi pendapatan jarang sama persis dengan rencana. Bagi hasil pajak dan alokasi dari kabupaten bisa datang lebih besar atau lebih kecil, penerimaan dari aset desa bisa baru masuk pada bulan tertentu, dan bantuan keuangan khusus kerap ditetapkan setelah anggaran desa berjalan.
Ketika selisih itu terjadi, desa tidak boleh langsung membelanjakan tanpa dasar. Perubahan APBDes menjadi jalur resmi untuk menyesuaikan rencana dengan kenyataan. Karena itu, musyawarah desa menjadi forum penting: di situ pemerintah desa menjelaskan asal tambahan pendapatan, dan warga memperoleh ruang untuk menanyakan rencana penggunaannya.
Prosedurnya tidak berhenti di forum desa. Perubahan APBDes umumnya dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa sebelum ditetapkan dan dilaporkan kepada pemerintah kecamatan. Dokumen itu juga menjadi bahan evaluasi camat sebagai pembina wilayah, serta objek pemeriksaan aparat pengawas. Di Luwu Timur, persoalan desa memang menjadi salah satu tema yang rutin diberitakan, mulai dari pemetaan jalur evakuasi di 128 desa dan kelurahan sampai pengecekan kebutuhan warga oleh anggota DPRD di Tomoni.
Koreksi Dana dan Tertib Pencatatan
Musyawarah desa Puncak Indah juga membahas koreksi dana sebelumnya sebesar Rp5.045.000. Dalam pencatatan yang disampaikan pada forum, tidak terdapat dana pengembalian yang perlu diperhitungkan. Bagi warga, informasi semacam ini tampak teknis, tetapi justru di situ terlihat apakah pencatatan desa rapi atau tidak.
Koreksi dana biasanya muncul karena kesalahan penginputan, perubahan klasifikasi belanja, atau penyesuaian setelah ada keputusan baru. Yang menentukan kualitas pengelolaan bukan ada atau tidaknya koreksi, melainkan apakah koreksi dijelaskan terbuka dan dicatat dalam dokumen yang bisa diaudit.
