Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Partai Gerindra, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, menilai pemberantasan narkoba tidak akan selesai hanya dengan penangkapan. Dalam kuliah umum di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar pada 21 Oktober 2026, ia menyoroti dua hal yang jarang menjadi judul berita: rencana kenaikan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk 2027 dan beban biaya rehabilitasi yang ia harapkan ditanggung negara lebih luas. Bagi keluarga di daerah, termasuk di Luwu Timur, dua hal itu menentukan apakah seorang pengguna bisa pulih atau kembali ke lingkaran yang sama.
Dalam forum bertema “Kampus Berkarakter dan Bebas Narkoba Menuju Indonesia Emas 2045”, ia memaparkan dialognya dengan warga pesisir yang mengaku menerima imbalan jauh lebih besar saat diminta mengantar barang tak dikenal dibanding penghasilan harian. Kesimpulannya jarang diucapkan terbuka: selama ada warga kehilangan penghasilan ketika jaringan dibongkar, pemberantasan akan berhadapan dengan hambatan sosial di lapangan.
Apa yang disampaikan Andi Amar di UIN Alauddin
Kuliah umum itu dibuka Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis, dan dimoderatori dosen Fakultas Sains dan Teknologi, Ir. Iyan Awaluddin. Rektor menempatkan narkoba sebagai kejahatan luar biasa bersama terorisme dan korupsi karena dampaknya menyangkut masa depan generasi. Posisi Andi Amar di Komisi III membuat forum itu bukan sekadar kampanye, melainkan penjelasan tentang cara kerja pengawasan anggaran di parlemen.
Ia mengawali paparan dengan kisah yang ia dengar langsung dari seorang nelayan. “Kalau saya bantu bapak saya berlayar, paling saya dikasih uang jajan Rp5.000 sampai Rp20.000. Sedangkan kalau saya disuruh ambil barang orang, saya tidak tahu apa isinya, dikasih Rp20 juta,” kata Andi Amar menirukan penuturan warga tersebut.
Menurut laporan kanal resmi UIN Alauddin Makassar, ia juga menyoroti kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Garis pantai panjang dan banyak titik masuk membuat pengawasan jalur laut menuntut kerja tanpa henti. Persoalan bertambah ketika sebagian warga bergantung pada penghasilan dari peredaran, sehingga operasi aparat bisa terasa mengancam penghidupan.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Andi Amar: Penindakan Saja Tidak Cukup
Argumen legislator kelahiran 13 November 1998 itu tersusun dalam tiga lapis. Penangkapan bandar besar tidak otomatis menghapus peredaran karena jaringan lain mengambil alih pasar yang ditinggalkan. Penindakan tanpa pengurangan permintaan hanya memindahkan masalah. Dan pemulihan pengguna harus diperlakukan sebagai bagian kebijakan, bukan urusan pribadi keluarga.
Ia menempatkan lingkungan pertemanan sebagai titik paling murah sekaligus paling sering diabaikan. Mahasiswa tidak diminta berkampanye, tetapi diminta memperhatikan perubahan perilaku orang terdekat: menarik diri, kehilangan minat, atau berubah drastis dalam pengeluaran. Bila peringatan teman tak lagi didengar, ia menyarankan bantuan diambil alih pihak berwenang, termasuk BNN dan kepolisian.
Yang membedakan paparannya dari ceramah biasa adalah pengakuan bahwa pengguna narkotika dalam kondisi tertentu adalah korban yang butuh pertolongan. Ia mencontohkan seseorang yang ingin menjalani rehabilitasi tetapi kandas karena harus menanggung biaya pemulihan sendiri. Sosialisasi bahaya narkoba tanpa dukungan layanan pemulihan, menurutnya, hanya menghasilkan kesadaran tanpa jalan keluar.
Anggaran BNN 2027 dan angka yang beredar
Dalam forum itu Andi Amar menyebut anggaran BNN yang sebelumnya di kisaran Rp900 miliar direncanakan meningkat menjadi Rp5,4 triliun pada 2027. Angka yang ia sampaikan adalah gambaran besaran pembahasan di parlemen, bukan angka final. Dokumen resmi BNN memberi rincian lebih spesifik yang perlu dicatat agar pembaca tidak salah membandingkan.
Melansir laman resmi Badan Narkotika Nasional, pagu indikatif BNN untuk 2027 hanya Rp1,44 triliun. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 17 Juni 2026, BNN mengusulkan tambahan Rp5,05 triliun sehingga total kebutuhan menjadi Rp6,49 triliun, terdiri atas Rupiah Murni Rp1,51 triliun dan pinjaman luar negeri Rp3,54 triliun. Usulan itu disetujui dalam rapat tersebut, dengan target menurunkan angka prevalensi penyalahguna narkotika menjadi 2,08 persen.
Rincian lain datang dari pemberitaan detikcom pada 1 September 2026. Dalam rapat kerja dengan Komisi III, BNN mengusulkan Rp229,43 miliar khusus bidang rehabilitasi, mencakup rawat inap, rawat jalan, pascarehabilitasi, hingga rehabilitasi keliling. Angka itu kecil dibanding total usulan, dan di situlah letak persoalan yang diangkat Andi Amar: porsi pencegahan dan pemulihan selalu kalah besar dari belanja operasional dan penindakan.
Keputusan akhir tetap pada pembahasan anggaran 2027; belum ada keterangan resmi bahwa angka dalam forum kampus ditetapkan sebagai pagu final. Yang sudah pasti arah kebijakannya: ruang fiskal sedang dibuka untuk pencegahan dan rehabilitasi, dan Komisi III menjadi pintu pengawasannya.
