Pangkep — Komisi II DPRD Kabupaten Pangkep menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan PLN ULP Pangkep dan DiskopdagUKM membahas pemadaman listrik bergilir serta kelangkaan LPG 3 kilogram dan BBM yang dikeluhkan masyarakat. RDP tersebut menjadi ruang bagi dewan untuk meminta penjelasan langsung dari pihak yang bertanggung jawab atas layanan energi di wilayah itu.
Manager PLN ULP Pangkep, M. Sholikhin, menjelaskan pemadaman terjadi akibat defisit daya setelah sejumlah pembangkit mengalami kendala operasional. PLN kini mempercepat pemeliharaan jaringan dan pembangkit untuk memulihkan pasokan listrik. Penjelasan itu disampaikan di hadapan anggota komisi yang membidangi perekonomian dan layanan publik.
Ketua Komisi II DPRD Pangkep, Lutfi Hanafi, mendesak PLN mempercepat proses perbaikan agar aktivitas masyarakat dan perekonomian tidak terganggu lebih lama. “Kita berharap kondisi kelistrikan bisa cepat pulih dan proses perbaikan segera tuntas. Aktivitas masyarakat dan perputaran ekonomi jangan sampai terganggu lebih lama,” tegas Lutfi.
Berita Lutim: Keluhan Listrik dan LPG Jadi Sorotan di Pangkep
Keluhan warga menyangkut tiga hal sekaligus: listrik yang padam bergilir, LPG 3 kilogram yang sulit ditemukan, dan BBM yang ramai di sejumlah titik layanan. Tiga persoalan itu menyentuh langsung kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil. Karena itu, Komisi II menilai perlu mendengar penjelasan resmi dari instansi terkait.
Persoalan kelistrikan dijelaskan PLN sebagai dampak defisit daya akibat kendala operasional pada sejumlah pembangkit. Upaya yang dilakukan kini diarahkan pada percepatan pemeliharaan jaringan dan pembangkit. Pemulihan pasokan diharapkan berlangsung bertahap seiring selesainya pekerjaan teknis tersebut.
Dari sisi LPG, Kepala DiskopdagUKM Pangkep, Asykur Abubakar, memastikan tidak ada pemotongan kuota LPG 3 kilogram untuk Pangkep. Kelangkaan disebut dipicu perilaku pembelian berlebihan oleh warga serta adanya oknum yang menyelundupkan LPG ke daerah lain.
Panic Buying dan Penyelundupan Disebut Sebagai Pemicu
Pembelian melebihi kebutuhan normal membuat stok di pengecer cepat habis meski pasokan resmi tidak berkurang. Kondisi itu memicu kekosongan di beberapa titik yang kemudian memperkuat kepanikan warga. Pemerintah daerah menilai penyaluran perlu dijaga agar tidak timpang antarwilayah.
Selain perilaku pembelian, adanya oknum yang menyalurkan LPG ke luar daerah disebut turut menguras pasokan. Pengawasan di tingkat pengecer menjadi kunci untuk menutup celah tersebut. Penertiban diyakini lebih efektif dibanding menambah kuota tanpa perbaikan pengawasan.
Pola pengendalian konsumsi LPG bersubsidi sebenarnya juga menjadi perhatian di daerah lain. Di Luwu Timur, wacana agar kelompok mampu beralih ke tabung non-subsidi muncul dalam pemberitaan tentang permintaan agar pemakaian LPG 3 kilogram subsidi ditekan. Persoalan utamanya sama: memastikan subsidi tepat sasaran.
Antisipasi Kelangkaan BBM dan Pengawasan SPBU
Untuk BBM, Pemerintah Kabupaten Pangkep memastikan stok aman dan pengawasan dilakukan di tujuh SPBU untuk mencegah antrean panjang. Pengawasan itu menyasar kelancaran penyaluran menjelang dan selama periode permintaan tinggi. Warga diminta tidak melakukan pembelian berlebihan yang justru memperpanjang antrean.
Antrean panjang di SPBU biasanya dipicu kombinasi keterbatasan pasokan dan kepanikan konsumen. Kehadiran petugas pengawas membantu memastikan penyaluran sesuai kuota dan jadwal. Pola pengelolaan serupa pernah dibahas di wilayah lain, misalnya menyangkut penerapan pengaturan ganjil-genap pembelian BBM di Luwu Timur.
Selain pengawasan distribusi, pemerintah daerah diminta memperhatikan kesejahteraan petugas di titik layanan. Beban kerja operator SPBU meningkat ketika antrean memanjang, sementara pelayanan tetap dituntut prima. Isu itu pernah diangkat dalam pemberitaan mengenai tuntutan kesejahteraan operator SPBU pengelola BBM subsidi.
Dampak bagi Usaha Kecil dan Rumah Tangga
Bagi rumah tangga, gangguan pasokan listrik dan LPG mengubah rutinitas harian secara langsung. Usaha makanan, laundry, dan jasa perbaikan paling cepat merasakan dampaknya karena bergantung pada dua sumber energi itu. Ketika pasokan terganggu, biaya produksi naik dan jam operasional menyusut.
Ketergantungan usaha kecil pada LPG 3 kilogram membuat kelangkaan berdampak berlapis. Harga di tingkat pengecer bisa melonjak saat barang sulit diperoleh. Pengawasan distribusi dengan demikian tidak hanya soal pasokan, tetapi juga soal menjaga harga tetap wajar.
Sektor pertanian dan perikanan juga terpengaruh ketika pasokan bahan bakar terganggu, misalnya untuk pompa air atau kapal. Karena itu, kepastian pasokan energi menjadi prasyarat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah daerah menyatakan terus memantau titik-titik layanan yang paling padat.