SUARALUTIM.COM, MALILI — Berita Luwu Timur soal ekonomi: Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal masuk ke rantai kegiatan proyek konstruksi melalui pola kemitraan dengan pelaksana proyek. Kebijakan itu disampaikan saat penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Kamis (22/10/2026).
Jawaban dibacakan Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler. Rapat dipimpin Ketua DPRD Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Peruge dan Wakil Ketua II Hj. Harisah Suharjo, serta dihadiri anggota DPRD dan jajaran pemerintah daerah.
Inti kebijakannya sederhana: pembangunan daerah tidak semata berorientasi pada selesainya proyek fisik. Belanja pembangunan juga diharapkan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat dan membuka kesempatan kerja bagi tenaga lokal.
Berita Luwu Timur: Kemitraan UMKM dan Pelaksana Proyek
Selama ini, keterlibatan UMKM dalam proyek konstruksi sering berhenti pada peran kecil: menyediakan konsumsi rapat, menyewakan tenda, atau memasok material dalam jumlah terbatas. Nilai pekerjaan yang lebih besar umumnya dikuasai kontraktor dengan kualifikasi dan pengalaman tertentu.
Pola kemitraan yang didorong pemerintah mencoba menjembatani jarak itu. Pelaku UMKM lokal diharapkan memperoleh kesempatan terlibat dalam rantai kegiatan pembangunan, dengan tetap memperhatikan regulasi serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kalimat terakhir penting. Keinginan melibatkan usaha lokal tidak boleh menjadi alasan melanggar prosedur. Pengadaan pemerintah memiliki aturan tentang kualifikasi, harga wajar, dan pertanggungjawaban. Kemitraan harus dibangun di dalam koridor itu, bukan di luarnya.
Karena itu, bentuk kerja sama yang paling mungkin adalah subkontrak terstruktur: pelaksana utama tetap bertanggung jawab atas mutu dan jadwal, sementara UMKM lokal mengerjakan bagian tertentu sesuai kemampuan, dengan perjanjian tertulis dan standar mutu yang jelas.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Mengapa Belanja Konstruksi Penting bagi UMKM
Belanja infrastruktur adalah salah satu pos terbesar dalam APBD. Nilainya besar, tetapi manfaatnya bagi ekonomi lokal sangat bergantung pada siapa yang mengerjakan dan dari mana material didatangkan.
Bila seluruh material dan tenaga kerja didatangkan dari luar daerah, uang pembangunan cepat keluar dari Luwu Timur. Sebaliknya, bila sebagian pasokan dan pekerjaan diambil dari usaha lokal, dampaknya berlipat: pendapatan warga naik, pajak daerah mengikuti, dan kapasitas usaha lokal tumbuh.
- Pasokan material ringan: batu, pasir, kayu, dan bahan bangunan lain.
- Jasa pendukung: angkutan, penyewaan alat, perbaikan mesin.
- Pekerjaan khusus: pengecatan, pemasangan keramik, pekerjaan lanskap.
- Konsumsi proyek: katering, laundry, dan kebutuhan harian pekerja.
Daftar itu menunjukkan bahwa peluang tidak selalu berupa pekerjaan besar. Bagi UMKM, kontrak kecil yang berulang sering lebih bernilai daripada satu kontrak besar yang jarang.
Aturan yang Melindungi Sekaligus Membatasi
Regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah memberi ruang bagi UMKM, tetapi juga menetapkan syarat yang tidak bisa dilewati. Beberapa hal yang perlu dipahami pelaku usaha:
Pertama, legalitas usaha. UMKM yang ingin bermitra dalam proyek pemerintah perlu memiliki izin usaha yang sesuai, NPWP, dan dokumen administrasi lain. Tanpa itu, mereka sulit masuk dalam perjanjian resmi.
Kedua, kualifikasi. Tidak semua pekerjaan konstruksi boleh dikerjakan usaha kecil. Pekerjaan dengan risiko teknis tinggi menuntut sertifikat dan pengalaman tertentu.
Ketiga, mutu dan keselamatan. Pelaksana utama tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas pekerjaan yang disubkontrakkan. Karena itu, UMKM mitra harus mampu memenuhi standar mutu dan prosedur keselamatan yang diminta.
Keempat, pembayaran. Kemitraan yang sehat memuat jadwal pembayaran yang jelas. UMKM sering dirugikan oleh pembayaran tertunda, terutama bila mereka harus membiayai material lebih dulu.
Selain itu, perlu ada pencatatan. Tanpa daftar UMKM yang benar-benar terlibat, evaluasi kebijakan hanya akan bersandar pada kesan. Pemerintah daerah bisa memulai dari data izin usaha dan kualifikasi yang sudah dimiliki, lalu memverifikasinya di lapangan.
