PAREPARE — Antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih menjadi perhatian pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Wali Kota Parepare Tasming Hamid meminta Pertamina kembali mengevaluasi kebutuhan BBM warga dan menambah kuota, khususnya jenis Pertalite, karena penambahan yang sudah dilakukan dinilai belum sepenuhnya mengurai antrean.
Permintaan itu disampaikan saat Tasming memimpin rapat monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran BBM dan LPG di Kota Parepare, Senin (14/9/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Daerah Kota Parepare dan dihadiri Wakil Wali Kota Parepare, Ketua DPRD Parepare, jajaran Forkopimda, serta pihak Pertamina dan Hiswana Migas.
Dalam waktu bersamaan, Pemkot Parepare mengikuti rapat Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan melalui Zoom terkait monitoring dan evaluasi penyaluran BBM dan LPG tingkat provinsi yang dipimpin Gubernur Sulawesi Selatan. Pola rapat berjenjang itu menunjukkan persoalan BBM dibahas serentak di tingkat kota dan provinsi.
Berita Luwu Timur: Alasan Pemkot Parepare Minta Tambahan Kuota
Monev tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM dan LPG di tengah keluhan masyarakat soal antrean panjang di sejumlah SPBU. Pemerintah kota menilai keluhan warga perlu dijawab dengan penambahan pasokan yang terukur.
Menurut Tasming, penambahan kuota yang telah dilakukan sebelumnya belum sepenuhnya mampu mengatasi antrean yang masih terjadi. Karena itu, ia berharap ada usulan lanjutan dari pihak penyalur ke tingkat wilayah.
“Kita berharap Pertamina mengusulkan lagi tambahan kuota BBM di Parepare. Meski ada tambahan sekian persen, tapi faktanya kita lihat masih banyak antrean di SPBU,” ujar Tasming Hamid.
Pertamina Klaim Sudah Usulkan Tambahan Suplai
Dalam rapat tersebut, pihak Pertamina mengklaim telah melakukan sejumlah langkah penanganan. Salah satunya dengan mengusulkan penambahan kuota harian BBM ke wilayah Parepare melalui Pertamina Area Makassar.
“Kita sudah usulkan ke area Makassar. Mudah-mudahan ada penambahan suplai ke area terminal kita di Parepare,” ungkap pihak Pertamina dalam rapat.
Selain mengusulkan penambahan suplai, Pertamina menyatakan telah menurunkan personel untuk melakukan monitoring dan pemantauan langsung di setiap SPBU. Langkah itu diarahkan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai peruntukan.
Pengawasan Kendaraan yang Diduga Membeli Berulang
Pengawasan juga diarahkan untuk mengantisipasi kendaraan yang diduga melakukan pembelian BBM subsidi secara berulang atau berperan sebagai pelansir. Praktik semacam itu membuat volume yang seharusnya dinikmati konsumen biasa berkurang.
Pihak Pertamina Parepare meminta pengelola SPBU segera melaporkan nomor polisi kendaraan yang diduga melakukan aktivitas tersebut agar dapat ditindaklanjuti. Permintaan itu menempatkan operator SPBU sebagai bagian dari pengawasan harian di lapangan.
Pola pengawasan berbasis laporan operator pernah menjadi sorotan di tempat lain. Di Luwu Timur, persoalan kesejahteraan operator SPBU dan beban kerja mereka dalam mengatur pembelian sempat dibahas dalam artikel kesejahteraan operator SPBU.
Parepare sebagai Kota Lintasan dan Data Kebutuhan BBM
Tasming menilai persoalan kebutuhan BBM di Parepare tidak bisa hanya dilihat dari jumlah kendaraan masyarakat setempat. Posisi Parepare sebagai kota lintasan membuat kendaraan dari luar daerah ikut mengisi bahan bakar di wilayah tersebut.
Karena itu, ia meminta dilakukan pendataan ulang terhadap kebutuhan BBM di Kota Parepare. Menurutnya, data kebutuhan yang akurat penting untuk menentukan kuota yang benar-benar sesuai kondisi lapangan, bukan sekadar angka yang diwarisi dari tahun sebelumnya.
Pandangan itu relevan bagi banyak daerah di Sulawesi Selatan, termasuk kabupaten yang dilalui jalur utama seperti Luwu Timur. Arus kendaraan antardaerah membuat kebutuhan riil di lapangan bisa lebih besar daripada perhitungan berbasis jumlah penduduk atau kendaraan lokal.
Pendataan yang rapi juga membantu pemerintah daerah ketika mengajukan usulan ke pemerintah pusat. Usulan yang disertai data lapangan lebih mudah dinilai daripada permintaan tanpa dasar angka yang jelas.
Mengapa Antrean Tetap Terjadi Meski Kuota Ditambah
Penambahan kuota biasanya diikuti kenaikan permintaan, terutama ketika selisih harga antara bahan bakar bersubsidi dan nonsubsidi melebar. Konsumen yang sebelumnya membeli jenis nonsubsidi bisa berpindah ke jenis bersubsidi.
Ketika peralihan itu terjadi serentak, jalur subsidi menerima tambahan konsumen setiap hari. Di titik itulah antrean kembali terbentuk, meski secara volume pasokan sudah ada kenaikan.
Karena itu, penanganan antrean membutuhkan dua pendekatan sekaligus: penambahan pasokan yang sesuai data lapangan dan penertiban penyaluran di tingkat SPBU. Tanpa keduanya, penambahan kuota cenderung terserap cepat.