Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Politik Nasional: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Hari Ini

19 November 2026 • zul • 22 kali dibaca
Gedung MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta, tempat rapat paripurna pengesahan RUU
Davidelit, public domain, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Politik nasional hari ini diwarnai agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di DPR. Dewan Perwakilan Rakyat dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna ke-13 masa sidang II 2026-2027 pada Kamis, 19 November 2026, dengan agenda tunggal pengesahan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Rapat rencananya dimulai sekitar pukul 09.30 WIB, sehari setelah Komisi III DPR dan pemerintah menuntaskan pembicaraan tingkat pertama di Senayan.

Politik Nasional: Jadwal Paripurna dan Status Pembahasan

Jadwal paripurna itu tercantum dalam agenda resmi Sekretariat Jenderal DPR yang dikutip CNN Indonesia. Agenda rapat hanya satu, yaitu pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset. Tidak ada mata acara lain yang dicantumkan dalam jadwal tersebut.

Sehari sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati naskah RUU dibawa ke paripurna. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri perwakilan seluruh fraksi. Kesepakatan itu menandai berakhirnya pembahasan tingkat I yang berlangsung sejak awal tahun.

DPR menargetkan pengesahan rampung sebelum akhir Desember 2026. Target itu sempat beberapa kali bergeser, terutama ketika pemerintah dan panitia kerja masih berbeda soal mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Perkembangan sebelumnya bisa dibaca pada artikel RUU Perampasan Aset masuk tahap kunci.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Perjalanan Panjang dan Perubahan Judul

Angka mengenai berapa lama RUU ini menunggu berbeda antar media. CNN Indonesia menyebut rancangan ini mangkrak 18 tahun, sementara Kompas.id menulis gagasan perampasan aset mulai dibahas 23 tahun lalu. Keduanya merujuk titik awal yang berbeda, bukan peristiwa yang berbeda.

Yang tercatat jelas adalah pembahasan di DPR periode ini. Panitia Kerja Komisi III menggelar rapat dengar pendapat dengan pakar dan masyarakat sipil sejak September 2025, termasuk di luar masa sidang. Kompas.id mencatat pembahasan itu berlangsung rata-rata dua kali sepekan dan sempat digelar saat reses.

Judul RUU juga berubah pada pembahasan tingkat I. Naskah semula bernama RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, lalu menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan itu memperluas sekaligus mempertegas cakupan tindak pidana yang bisa disentuh.

Sepuluh Poin Pengaturan yang Disepakati

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman melaporkan panitia kerja menuntaskan 397 Daftar Inventarisasi Masalah. Rinciannya 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Angka itu disampaikan dalam rapat kerja bersama pemerintah.

Dari 397 DIM tersebut, panitia kerja merangkum sepuluh pokok pengaturan. Isinya mencakup judul, prinsip, dan asas hukum, ruang lingkup tindak pidana, jenis dan nilai aset, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, serta perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik.

Poin lain adalah pengembalian aset kepada korban, tugas dan kewenangan badan pengelola, pengawasan oleh lembaga independen, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi. Daftar lengkapnya dirangkum CNBC Indonesia dari laporan Habiburokhman.

Perampasan Tanpa Putusan Pidana dan Ambang Nilai

Salah satu bagian paling diperdebatkan adalah perampasan aset tanpa putusan pidana atau non conviction based forfeiture. Mekanisme ini memungkinkan negara mengejar aset tanpa menunggu vonis pidana berkekuatan hukum tetap. Prosedurnya diatur berurutan, dari penelusuran hingga eksekusi putusan.

Pembahasan di panitia kerja menyepakati bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana bagi pelaku. Ancaman pidana, termasuk pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku. Negara mengejar harta sekaligus tetap memproses pidananya.

Ruang lingkup tindak pidana juga diperluas ke penipuan dan penggelapan yang memakai sarana teknologi informasi. Investasi bodong dan perdagangan saham bodong disebut sebagai contoh kasus yang korbannya banyak dan menunggu keadilan. Perluasan ini penting karena modus digital sering lintas yurisdiksi.

Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan

RUU mengatur pembentukan badan yang berkompeten mengelola aset secara profesional dan akuntabel. Tugasnya mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, sampai pengembalian atau pelepasan aset. Badan ini bekerja untuk aset yang statusnya sudah ditetapkan pengadilan.

Pengawasan dilakukan lembaga independen, bukan hanya internal penegak hukum. Fraksi-fraksi di Komisi III menekankan pentingnya pengawasan pengadilan dan perlindungan pihak ketiga. Catatan itu muncul dalam pendapat mini masing-masing fraksi sebelum naskah dibawa ke paripurna.

Pembahasan di tingkat panitia juga sudah dibahas dalam artikel panja RUU Perampasan Aset dibentuk. Isu yang muncul sejak awal sama, yaitu bagaimana memastikan aset rampasan tidak berubah menjadi sumber penyalahgunaan baru.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga