Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
SUARALUTIM.COM, MALILI — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur menempatkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 sebagai agenda pengawasan yang berjalan bertahap. Setelah pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan pada Rabu (21/10/2026), DPRD menjadwalkan rapat paripurna lanjutan pada Kamis (22/10/2026) pukul 09.00 WITA di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum tersebut.
Jadwal itu merujuk surat undangan Ketua DPRD Luwu Timur Nomor 000.1.5/0772-PP/DPRD-LT tertanggal 20 Oktober 2026, dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan DPRD Oktober 2026 yang ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah pada 30 September 2026. Bagi Fraksi PAN, tahapan ini menentukan apakah catatan yang disampaikan fraksi dijawab dengan angka dan program yang jelas, atau berhenti sebagai catatan rapat.
PAN Luwu Timur dan Tahapan Pembahasan RAPBD 2027
Pembahasan anggaran di DPRD berjalan melalui tahapan yang panjang, dan pandangan umum fraksi adalah salah satu titik pentingnya. Di forum itu setiap fraksi menyampaikan tanggapan atas rancangan yang diajukan pemerintah daerah, mulai dari arah kebijakan belanja, prioritas program, hingga kesesuaiannya dengan kebutuhan warga di dapil masing-masing.
Setelah jawaban kepala daerah disampaikan, pembahasan berlanjut ke tingkat alat kelengkapan dewan dan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah. Di titik inilah Badan Anggaran memegang peran besar, karena hampir semua anggota Fraksi PAN duduk di badan tersebut atau di komisi yang membidangi sektor terkait.
Susunan itu bukan kebetulan. Fraksi PAN memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029, dan anggotanya tersebar di Komisi I bidang pemerintahan, Komisi II bidang ekonomi, Komisi III bidang pembangunan, serta di Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Bapemperda, dan Badan Kehormatan. Sebaran itu membuat fraksi ini punya jalur kerja di hampir semua tahap pembahasan anggaran.
Yang Diminta Fraksi PAN untuk Dijawab
Dalam pandangan umum yang disampaikan pada paripurna 21 Oktober 2026, Fraksi PAN menitipkan sejumlah rekomendasi yang menjadi dasar sikap fraksi. Substansinya menyangkut prioritas belanja daerah, transparansi sisa lebih pembiayaan anggaran, penguatan pendapatan asli daerah tanpa menambah beban warga kecil, pendidikan dan sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, serta pemerataan infrastruktur berbasis prioritas.
Beberapa poin bersifat teknis dan mudah diukur. Salah satunya soal sisa lebih pembiayaan anggaran: fraksi meminta penjelasan apakah angka itu muncul karena efisiensi, atau karena kegiatan yang tidak terlaksana dan keterlambatan pengadaan. Perbedaan penyebab menentukan tindakan koreksi yang perlu diambil pada tahun berikutnya.
Poin lain menyangkut pendapatan. Fraksi PAN mendorong perluasan basis penerimaan melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi, validasi data wajib pajak dan retribusi, serta optimalisasi aset daerah. Yang ditekankan bukan menaikkan target, melainkan memastikan potensi yang sah benar-benar terdata dan terpungut.
Pada sisi belanja, fraksi meminta setiap penambahan maupun pengurangan anggaran punya alasan yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur. Permintaan semacam ini terdengar administratif, tetapi dampaknya langsung: program yang tidak jelas ukurannya cenderung sulit dievaluasi dan rawan berhenti di tengah jalan.
