SUARALUTIM.COM, MALILI — PAN Luwu Timur mengusulkan cara berbeda menilai anggaran daerah. Menurut Fraksi PAN, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya penyerapan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pandangan itu disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Luwu Timur, Rabu (21/10/2026).
Yang menyampaikan adalah Muh. Rivaldi, anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi PAN yang juga menjabat Ketua Komisi III Bidang Pembangunan. Ia menegaskan bahwa tingginya realisasi belanja belum tentu menjadi indikator keberhasilan pembangunan bila belum memberikan dampak perubahan bagi kehidupan warga.
PAN Luwu Timur: Ukuran Keberhasilan APBD
Dalam pandangan umum fraksi, Rivaldi menempatkan manfaat sebagai ukuran utama. Menurutnya, anggaran sebaiknya dinilai dari kemampuannya menjawab persoalan nyata, bukan hanya dari persentase realisasi yang dilaporkan di akhir tahun.
“APBD harus dinilai dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya, seperti dilaporkan Koranta.id.
Iklan
Pandangan itu bukan hal baru dalam teori anggaran publik, tetapi dalam praktiknya sering terlewat. Realisasi tinggi bisa terjadi pada belanja yang sifatnya rutin, sementara persoalan yang paling dikeluhkan warga, seperti jalan rusak atau layanan dasar, belum tentu tersentuh.
Bagi Fraksi PAN, ada empat wilayah yang layak menjadi penanda: apakah anggaran menyelesaikan persoalan warga, apakah memperkuat perekonomian daerah, apakah menciptakan lapangan kerja, dan apakah meningkatkan kualitas pelayanan. Keempatnya bisa dipakai sebagai alat uji sederhana ketika membaca dokumen anggaran.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Selaras dengan RPJMD
Selain soal manfaat, Rivaldi menekankan pentingnya keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Menurutnya, penyusunan APBD 2027 harus tetap mengacu pada RPJMD agar setiap program yang dijalankan selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.
Keselarasan itu punya fungsi praktis. RPJMD memuat arah pembangunan untuk lima tahun, sementara APBD disusun setiap tahun. Tanpa rujukan yang jelas, program tahunan cenderung mengikuti permintaan sesaat dan kehilangan arah jangka panjang.
Dalam konteks Luwu Timur, arah pembangunan mencakup sejumlah bidang yang saling terkait: infrastruktur penghubung antarkecamatan, layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi desa, serta pengelolaan lingkungan di kawasan tambang dan danau. Semua itu menuntut anggaran yang konsisten dari tahun ke tahun, bukan hanya pada tahun politik.
Karena itu, Fraksi PAN menempatkan dokumen perencanaan sebagai acuan bersama. Ketika pemerintah daerah dan Dewan sepakat pada arah yang sama, pembahasan anggaran menjadi lebih terukur. Perdebatan tidak berhenti pada besar kecilnya angka, tetapi bergerak ke pertanyaan yang lebih penting: program mana yang mendekatkan daerah pada tujuan jangka menengah.
Evaluasi Tahun Sebelumnya
Butir lain yang disampaikan Fraksi PAN adalah dorongan agar evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Evaluasi itu penting untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran sekaligus menjadi bahan perbaikan kebijakan pembangunan ke depan.
Evaluasi yang objektif biasanya menjawab tiga pertanyaan. Apakah kegiatan yang direncanakan benar-benar terlaksana. Apakah hasilnya sesuai target yang ditetapkan. Dan apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
Ketiga pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi sering tidak terjawab karena laporan cenderung berhenti pada aspek administrasi. Padahal, dari situlah pembelajaran diperoleh. Program yang berhasil bisa diulang dengan skala lebih besar, sementara program yang tidak berjalan bisa diperbaiki atau dihentikan.
Dengan perencanaan yang matang dan evaluasi yang objektif, Rivaldi berharap APBD tidak hanya menjadi capaian administratif dan angka realisasi, melainkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Luwu Timur.
