Legalitas usaha dan kaderisasi HIPMI Sulawesi Selatan
Isu pajak selalu bersambung dengan isu legalitas. Usaha yang punya nomor izin dan pembukuan rapi lebih mudah menghitung kewajiban pajaknya, sekaligus lebih mudah mengakses program pemerintah, kredit, dan pengadaan. Di jalur itulah organisasi pengusaha muda mengambil peran.
Pada awal Januari 2025, BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan membuka fasilitas pembuatan badan hukum berupa Perseroan Terbatas secara gratis bagi 100 UMKM. Program itu dijalankan melalui Bidang 11 HIPMI Sulawesi Selatan. “Tentu ini menjadi kesempatan emas bagi mereka pelaku UMKM yang ada di Sulsel,” kata Ketua Bidang 11 HIPMI Sulawesi Selatan, Harianto LS Albar, seperti diberitakan Kabarika.id.
Ia menjelaskan alasan di balik program tersebut. “Karena kami memahami bahwa legalitas usaha merupakan langkah penting untuk meningkatkan kredibilitas dan akses pasar,” ujarnya. Syarat yang dipasang saat itu: berdomisili di Sulawesi Selatan, berusia di bawah 40 tahun, dan usaha sudah berjalan minimal satu tahun.
Kaitan dengan Luwu Timur bersifat organisasi, bukan geografis semata. HIPMI Sulawesi Selatan membawahi HIPMI kabupaten dan kota, termasuk HIPMI Luwu Timur. Kebijakan yang dijalankan di tingkat provinsi karena itu menjadi rujukan bagi kader di daerah, termasuk soal bagaimana usaha kecil diperkenalkan pada kewajiban administratifnya sendiri.
Sisi lain dari legalitas adalah perlindungan atas nama usaha. SuaraLutim pernah mengulas langkah pendaftaran merek bagi UMKM Luwu Timur, termasuk tarif khusus yang berlaku bagi usaha mikro dan kecil. Bagi pedagang yang produknya mulai dikenal, merek yang terdaftar menjaga namanya tidak dipakai pihak lain.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Andi Amar Ma’ruf Sulaiman: Komisi III, Banggar, dan pengusaha muda
Organisasi itu dipimpin Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Gerindra yang duduk di Komisi III. Daerah pemilihannya adalah Sulawesi Selatan II, bukan Luwu Timur; kaitan dengan pembaca daerah ini datang dari jalur organisasi. Ia menjabat Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan masa bakti 2024–2027 sejak pelantikan 22 Desember 2024 di Hotel Four Points Makassar.
Selain di Komisi III, namanya tercatat sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI sejak penetapan alat kelengkapan dewan pada 23 Oktober 2024, sebagaimana diumumkan Partai Gerindra. Kursi Banggar itulah yang bersinggungan langsung dengan penerimaan negara, termasuk dari sektor pajak. Kombinasi dua meja ini menjelaskan mengapa isu kepatuhan usaha kecil tidak asing bagi organisasi yang ia pimpin: di parlemen ia mengurus sisi hukum dan anggaran, di organisasi ia mengurus manusianya.
Sampai artikel ini disusun, tidak ada pernyataan khusus Andi Amar Ma’ruf Sulaiman soal pajak pedagang kecil yang bisa dikutip dari sumber tepercaya. Artikel ini karena itu tidak mengutipnya dan tidak mengarang pernyataan apa pun atas namanya. Yang dipaparkan adalah fakta yang bisa diperiksa: posisinya di dua alat kelengkapan dewan, kepemimpinannya di HIPMI Sulawesi Selatan, dan program legalitas yang dijalankan organisasi itu.
Langkah praktis agar usaha kecil tidak salah langkah
- Catat omzet harian. Tulis penjualan setiap hari, sekecil apa pun. Angka inilah yang menentukan apakah usaha berada di bawah Rp500 juta setahun.
- Pisahkan uang usaha dan uang rumah tangga. Banyak warung gagal menghitung omzet karena dua kantong ini tercampur.
- Simpan bukti transaksi. Struk, nota, atau rekaman transfer membuat perhitungan akhir tahun lebih mudah dan bisa dipertanggungjawabkan.
- Urus nomor izin usaha. NIB dan badan hukum memudahkan akses program, kredit, dan pengadaan; sejumlah fasilitas untuk UMKM justru mensyaratkannya.
- Tanyakan langsung, jangan percaya calo. Informasi pajak paling akurat datang dari kantor pajak setempat atau pendamping resmi, bukan dari pesan berantai.
Soal permodalan, pembahasan serupa juga pernah menjadi sorotan SuaraLutim lewat ulasan graduasi KUR bagi UMKM Luwu Timur. Intinya sederhana: kredit dan pajak sama-sama menuntut catatan usaha yang rapi, sehingga keduanya sebaiknya disiapkan bersamaan.
FAQ singkat
Apakah warung dengan omzet Rp2 juta per hari kena pajak?
Rp2 juta per hari setara sekitar Rp730 juta setahun, sudah melewati ambang Rp500 juta. Usaha seperti ini masuk skema PPh final 0,5 persen selama memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak UMKM.
Apakah PPN 11 persen berlaku untuk pedagang kecil?
Menteri UMKM menegaskan warung, tukang pijat, dan pangkas rambut tidak termasuk pihak yang dikejar pajak. Klarifikasi itu disampaikan untuk meluruskan tafsir atas pernyataan soal transaksi tunai di sektor informal.
Apakah HIPMI Luwu Timur bagian dari HIPMI Sulawesi Selatan?
Ya. HIPMI Sulawesi Selatan membawahi HIPMI kabupaten dan kota, termasuk HIPMI Luwu Timur, sehingga program kaderisasi dan fasilitas legalitas di tingkat provinsi terbuka bagi kader di daerah.
Sumber: CNN Indonesia (3/11/2026), Kabarika.id (5/1/2025), Fraksi Partai Gerindra DPR RI (23/10/2024).
Baca juga
- PAN Luwu Timur: Jalur Provinsi untuk Bedah Rumah Warga
- Yusuf Pombatu dan Propemperda 2027 DPRD Luwu Timur
- PAN Luwu Timur Dorong Pajak MBLB Perkuat PAD Daerah
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.
Gambar: Dok. CNN Indonesia/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz.
