Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
SUARALUTIM.COM, MALILI — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mematangkan tata kelola data pembangunan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Luwu Timur menggelar pembinaan identifikasi kegiatan statistik sektoral sekaligus coaching Portal Satu Data bagi aparatur pemerintah daerah.
Kegiatan berlangsung dua hari, Selasa–Rabu (13–14/10/2026), di Aula Media Center Diskominfo-SP Luwu Timur. Pesertanya perwakilan staf organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur yang bertindak sebagai agen statistik.
Tujuan utamanya jelas: menyiapkan data yang terstandar, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data semacam itu menjadi dasar perencanaan kebijakan agar program pembangunan tidak salah sasaran — persoalan yang kerap muncul ketika setiap instansi menghitung dengan angka yang berbeda.
Luwu Timur dan Upaya Menyatukan Angka
Kepala Diskominfo-SP Luwu Timur, Andi Tabacina Akhmad, membuka kegiatan tersebut. Ia menegaskan pentingnya penyatuan data dari berbagai sumber agar tercipta satu acuan yang konsisten bagi seluruh pihak.
“Yang paling penting adalah bagaimana data yang banyak dari berbagai sumber itu bisa menjadi satu saja: satu sumber, satu angka, yang bisa dipakai oleh orang banyak. Jika mencari data dari tempat yang berbeda, hasilnya sering kali tidak sama sehingga kita kesulitan mendapatkan data yang akurat. Padahal, data akurat sangat krusial sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan,” tegas Andi Tabacina, dikutip dari pemberitaan Penalutim.com.
Dalam praktik pemerintahan, persoalan “satu angka” bukan perkara sepele. Angka kemiskinan, angka stunting, luas tanam pertanian, hingga jumlah usaha mikro sering dihitung dengan metode dan periode berbeda oleh instansi yang berbeda. Akibatnya, satu forum bisa membahas satu persoalan dengan dua angka yang saling bertentangan.
Di titik itulah Portal Satu Data berperan: menyediakan satu pintu informasi statistik sektoral yang bisa dipakai bersama, baik oleh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, maupun masyarakat yang membutuhkan data resmi.
Statistik Sektoral dan Perencanaan yang Tepat Sasaran
Statistik sektoral adalah data yang dihasilkan instansi pemerintah sesuai tugas dan kewenangannya — berbeda dari data statistik dasar yang menjadi ranah Badan Pusat Statistik. Karena dihasilkan oleh banyak instansi, kualitasnya sangat bergantung pada disiplin setiap produsen data.
Pembinaan dua hari di Malili itu menyasar hal teknis: identifikasi kegiatan statistik, penyusunan metadata, dan pengelolaan data agar dapat dipakai lintas instansi. Pemerintah daerah berharap perangkat daerah dan kecamatan meningkatkan koordinasi pengelolaan statistik sektoral serta memanfaatkan Portal Satu Data secara optimal.
Manfaatnya bisa dilacak dari kebutuhan sehari-hari pemerintah daerah:
- Penentuan penerima program. Bantuan sosial, bantuan pangan, atau program kesehatan memerlukan daftar yang tervalidasi.
- Penyusunan anggaran. Belanja daerah ke desa, sekolah, atau puskesmas membutuhkan data jumlah penduduk, siswa, dan sasaran layanan.
- Pengukuran capaian. Indikator pembangunan hanya bisa dinilai bila angka awalnya jelas dan dapat ditelusuri.
- Keterbukaan informasi. Data yang rapi memudahkan warga, peneliti, dan pelaku usaha membaca kondisi daerah.
Di sisi lain, keterbukaan data juga membantu warga menguji janji layanan. Bila jumlah sasaran dan realisasi tercatat rapi, perdebatan publik berpindah dari dugaan ke angka.
Kaitan dengan tata kelola desa dan layanan publik
Kebutuhan data yang rapi tidak berhenti di tingkat kabupaten. Pemerintah desa juga dituntut menata administrasi dan pelaporan. SuaraLutim mencatat bagaimana 125 anggota BPD di Luwu Timur dibekali tata kelola desa — bagian dari rantai yang sama: pengelolaan yang tertib berawal dari catatan yang benar.
Pada layanan keuangan daerah, digitalisasi juga berjalan. Sebelumnya, SuaraLutim melaporkan bagaimana pajak air tanah di Luwu Timur kini dibayar lewat QRIS. Cara pembayaran digital otomatis menghasilkan jejak data yang lebih rapi dibanding transaksi tunai.
