Ketergantungan Impor LPG Masih Tinggi
Konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun. Kapasitas produksi dalam negeri baru berada di kisaran 1,6 sampai 1,8 juta ton per tahun.
Selisih itu membuat Indonesia mengimpor sekitar 7 sampai 8 juta ton LPG setiap tahun. Ketergantungan impor menjadi alasan utama beban subsidi bergerak mengikuti harga energi global.
Keterangan yang dihimpun Warta Ekonomi menyebut kebutuhan LPG bisa menembus 11 sampai 12 juta ton jika kebutuhan industri petrokimia dihitung. Industri petrokimia di Cilegon termasuk pengguna gas dalam jumlah besar.
Pemerintah menilai penambahan kapasitas kilang dalam negeri menjadi kunci. Setiap tambahan produksi domestik menekan volume impor sekaligus mengurangi tekanan pada anggaran.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan jaringan gas kota bagi rumah tangga. Skema itu dinilai lebih efisien dibandingkan distribusi tabung ke wilayah padat penduduk.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
CNG Disiapkan sebagai Substitusi LPG
Pemerintah menyiapkan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif LPG untuk rumah tangga. Bahlil menyatakan CNG sebenarnya sudah dipakai sektor usaha seperti restoran dan hotel.
Harga CNG diklaim lebih murah 30 sampai 40 persen dibandingkan LPG. Bahan bakunya berasal dari gas jenis C1 dan C2 yang ketersediaannya melimpah di dalam negeri.
Uji coba saat ini menyasar tabung CNG ukuran 3 kilogram yang diproses di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi serta Direktorat Jenderal Migas. Tabung ukuran 12 kilogram disebut sudah mulai digunakan.
Jika berhasil diproduksi massal, pemerintah berharap CNG menekan impor LPG hingga 8 juta ton per tahun. Program itu masih memerlukan pengujian tabung agar standar keselamatan rumah tangga terpenuhi.
Risiko bagi Anggaran dan Konsumen
Beban subsidi yang membengkak mempersempit ruang fiskal pemerintah. Kenaikan harga minyak di sisi lain menambah penerimaan negara dari sektor migas, tetapi tidak selalu menutup seluruh kebutuhan subsidi.
Konsumen rumah tangga tetap terlindungi selama kebijakan harga LPG bersubsidi tidak diubah. Pemerintah menyatakan komitmen mempertahankan harga eceran agar daya beli masyarakat tidak tertekan.
Kelangkaan di tingkat pengecer tetap menjadi risiko ketika pasokan impor terganggu. Rubrik ini sebelumnya memberitakan upaya menekan pemakaian LPG 3 kilogram bersubsidi dan peralihan penggunaan LPG non subsidi oleh pekerja tambang.
Pelaku usaha kecil menengah paling rentan bila harga gas nonsubsidi ikut naik. Karena itu, sektor ini menjadi sasaran program konversi energi yang sedang disiapkan pemerintah.
Pelaku usaha berharap kebijakan energi disertai masa peralihan yang cukup. Perubahan bahan bakar secara mendadak berpotensi mengganggu operasional usaha kecil.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
Belum ada keputusan resmi mengenai waktu peluncuran tabung CNG 3 kilogram untuk rumah tangga. Hasil pengujian di Lemigas belum diumumkan secara rinci.
Pemerintah juga belum merilis angka definitif realisasi subsidi LPG hingga akhir 2026. Angka mendekati Rp100 triliun yang disebut Bahlil merupakan gambaran berdasarkan pergerakan harga minyak.
Rencana penambahan kapasitas kilang lain belum diumumkan secara rinci. Pembaca dapat memantau data harga minyak pada artikel pergerakan ICP September di SuaraLutim.
FAQ Subsidi LPG dan Kilang Cilamaya
Mengapa subsidi LPG naik mendekati Rp100 triliun?
Karena harga minyak mentah Indonesia melonjak ke kisaran 90 sampai 100 dolar AS per barel, sementara sebagian besar kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi impor.
Berapa kapasitas Kilang LPG Cilamaya?
Kilang itu memproses 40 juta standar kaki kubik gas per hari dengan produksi sekitar 160 ton LPG per hari atau 52.800 ton per tahun.
Apakah harga LPG bersubsidi akan naik?
Pemerintah menyatakan harga LPG bersubsidi untuk rumah tangga tidak dinaikkan dan sedang menyiapkan CNG sebagai alternatif jangka panjang.
Kombinasi tambahan kapasitas domestik dan program substitusi energi menjadi penentu arah subsidi pada tahun anggaran berikutnya.
