Pemicu: Putusan MA soal Suket Ijazah
Gelombang desakan mundur menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan atas surat keterangan pendidikan Gibran pada akhir Oktober 2026. Putusan itu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Mahkamah juga menyatakan batal Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Sebelum menyerahkan surat, Gibran mengaku telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Ia menyampaikan niat pengunduran dirinya dalam pertemuan itu. Menurut Gibran, salah satu saran Presiden adalah agar ia tetap menempuh upaya hukum di PTUN dengan membawa dokumen pendidikan dari sekolah dasar sampai sarjana.
Pernyataan itu disampaikan Gibran di Istana Kepresidenan pada Selasa sore, 10 November 2026. Sehari kemudian, kabar pengunduran diri justru muncul. Perkembangan itu membuat publik menunggu penjelasan resmi dari dua pihak yang paling berkepentingan, yaitu Istana dan DPR.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Langkah Konstitusional Bila Wapres Berhenti
Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa bila wakil presiden berhenti di tengah masa jabatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti. Sidang itu harus digelar paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.
Pasal 46 Undang-Undang MD3 menambah rincian prosedur. Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan, lalu MPR memilih satu di antara keduanya melalui pemungutan suara.
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pernah menjelaskan alur itu. Menurut dia, MPR akan menyurati Presiden untuk memberi tahu adanya kekosongan jabatan wakil presiden. Surat itu menjadi dasar bagi Presiden menyiapkan dua nama calon pengganti beserta berkas persyaratannya.
Apa yang Diketahui
Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 16.00 WIB. Kabar itu dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dan seorang sumber di lingkungan dekat Gibran.
Surat rencananya diserahkan ke MPR pada Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB. DPR menjadwalkan rapat paripurna pada hari yang sama pukul 14.00 WIB. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sudah menyerahkan usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran.
Pemicu desakan tersebut adalah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan pendidikan Gibran. Bila jabatan wakil presiden kosong, MPR wajib menggelar sidang pemilihan pengganti dalam 60 hari. Presiden mengusulkan dua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
Istana Kepresidenan belum mengonfirmasi penerimaan surat pengunduran diri tersebut. Belum ada salinan surat, nomor registrasi, atau keterangan resmi soal waktu penerimaan.
Belum dipastikan apakah surat akan benar diserahkan ke MPR pada Kamis pagi. Relawan Gibran menyebut rencana itu masih menunggu sikap Presiden. Pimpinan MPR juga mengaku belum menerima pemberitahuan resmi soal penyerahan surat.
Agenda rapat paripurna DPR pada Kamis juga belum final. Pimpinan DPR menyebut undangan belum disebar dan susunan acara belum ditetapkan. Belum jelas apakah paripurna membahas pengunduran diri, usulan hak menyatakan pendapat, atau keduanya.
FAQ Seputar Pengunduran Diri Gibran
Kapan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri?
Menurut Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, surat diserahkan pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 16.00 WIB kepada Presiden Prabowo Subianto. Istana belum mengonfirmasi waktu penerimaannya.
Apakah pengunduran diri langsung berlaku?
Belum. Pengunduran diri wakil presiden memiliki konsekuensi konstitusional yang melibatkan MPR. Surat harus diproses secara resmi, lalu MPR menyelenggarakan sidang pemilihan pengganti dalam 60 hari.
Apakah hak menyatakan pendapat di DPR berhenti?
Fraksi PKS menyatakan proses itu tetap berjalan sampai status Gibran final. Pimpinan DPR menyebut usulan sudah memenuhi syarat minimum konstitusi dan akan diproses melalui rapat pimpinan serta badan musyawarah.
Perkembangan pada Rabu malam menempatkan Gibran pada titik paling menentukan sejak menjabat. Publik menunggu dua hal dalam waktu dekat, yaitu penjelasan Istana dan keputusan DPR soal agenda paripurna. Keduanya akan menentukan apakah proses politik berjalan lewat jalur pengunduran diri atau lewat mekanisme pemakzulan.
Pembahasan soal mekanisme parlemen telah diulas dalam laporan tentang hak menyatakan pendapat Gibran yang menggulir. Latar belakang pengajuan mundur dapat dibaca pada artikel Gibran ajukan mundur kepada Prabowo. SuaraLutim akan memperbarui laporan begitu ada pernyataan resmi dari Istana atau pimpinan DPR.
Baca juga
- Tambang Nasional: Satu Tambang Emas Ilegal Rp15 Triliun
- Berita Indonesia: MSCI Coret BRPT dan BRMS dari Indeks
- Berita Viral: Paris Call AI Kini Diteken 17 Negara
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.


