Berita Indonesia hari ini menyorot kritik Kamar Dagang dan Industri Indonesia soal kelompok kelas
menengah yang pendapatannya turun tetapi tidak mendapat bantuan pemerintah. Kritik itu disampaikan
dalam sebuah forum diskusi ekonomi di Jakarta pada Selasa 20 Oktober 2026.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Analisis Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani,
mengelompokkan masyarakat berdasarkan desil pengeluaran. Desil 1 sampai 3 masuk kelas bawah, desil
4 sampai 7 sebagai kelas menengah-bawah, dan desil 8 sampai 10 sebagai kelas menengah-atas.
Menurut dia, kelompok yang berjumlah sekitar 33 persen populasi itu justru berada di posisi paling
rentan. Pendapatannya menurun, tetapi mereka tidak masuk kriteria penerima bantuan sosial.
Isi Kritik Kadin
Aviliani menyatakan kelompok kelas menengah-bawah tidak menerima tunjangan apa pun dari pemerintah.
Ia menilai pendapatan kelompok itu harus ditingkatkan agar konsumsi nasional terjaga.
Kritik itu disampaikan dalam Katadata Policy Dialogue bertema outlook ekonomi 2027. Acara tersebut
membahas bagaimana kebijakan ekonomi dan fiskal bisa mendorong pertumbuhan tinggi, seperti dilaporkan
Katadata.
Kadin menyebut kelompok kelas bawah umumnya masih tertolong program bantuan langsung dan jaminan
kesehatan. Kelas menengah-bawah berada di antara keduanya, sehingga sering luput dari perhatian.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Berita Indonesia: Angka yang Dipakai Kadin
Menurut paparan Aviliani, jumlah masyarakat kelas menengah pada 2025 mencapai 46,7 juta orang.
Angka itu sekitar 16,6 persen dari total populasi Indonesia.
Kelompok desil 8 sampai 10 menyumbang sekitar 53 persen dari total belanja masyarakat. Karena itu,
pertumbuhan ekonomi tetap terlihat sehat meski sebagian warga menahan pengeluaran.
Kadin menilai angka pertumbuhan sekitar 5 persen belum mencerminkan pemerataan. Menurut Aviliani,
yang paling menikmati pertumbuhan adalah kelompok berpendapatan atas, seperti dikutip
Kompas.com.
Data Kelas Menengah yang Menyusut
Data Badan Pusat Statistik dan pengolahan Mandiri Institute menunjukkan tren serupa. Jumlah warga
kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024.
Pada 2024, jumlah itu setara 17,13 persen dari populasi. Angka tersebut kembali turun menjadi
sekitar 46,7 juta orang pada 2025, atau berkurang sekitar 10,63 juta dibanding periode sebelum
pandemi.
Penurunan ini tidak berarti semua orang yang keluar dari kelas menengah jatuh miskin. Sebagian
bergeser ke kelompok calon kelas menengah yang jumlahnya jauh lebih besar, seperti diuraikan pada
ulasan Tirto.
Mengapa Bansos Tidak Menjangkau Mereka
Bantuan sosial dirancang untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Kelompok kelas menengah-bawah
biasanya berada di atas garis penerima bantuan, sehingga tidak masuk daftar penerima.
Di sisi lain, tekanan biaya hidup mereka nyata. Cicilan, biaya pendidikan, dan biaya transportasi
tetap berjalan meski pendapatan tidak naik.
Karena itu, sejumlah ekonom menilai pendekatan bantuan perlu disempurnakan. Selain bantuan tunai,
pemerintah diminta menjaga lapangan kerja dan daya beli agar warga tidak terus turun kelas.
Respons dan Pembahasan Kebijakan
Pemerintah sudah menyiapkan perbaikan data penerima bantuan melalui portal baru. Penyaluran bantuan
2027 direncanakan lewat sistem terpadu, seperti dibahas pada
artikel soal portal Perlinsos Digital.
Masalah ketepatan sasaran juga pernah menjadi sorotan. Sebelumnya diberitakan bahwa sebagian besar
bantuan dinilai tidak tepat sasaran, seperti tercatat pada
ulasan soal penyaluran bansos yang meleset.
Kadin mengusulkan insentif bagi perusahaan besar yang menggandeng usaha kecil dan menengah masuk
rantai pasok. Dengan begitu, lapangan kerja bertambah dan pendapatan rumah tangga ikut naik.
Dampak bagi Dunia Usaha
Bagi peritel dan produsen barang konsumsi, melemahnya kelas menengah berarti perubahan pola belanja.
Konsumen berpindah ke ukuran lebih kecil atau menunda pembelian barang tahan lama.
Kadin menilai sektor swasta punya peran besar karena ruang fiskal pemerintah terbatas. Penciptaan
lapangan kerja dianggap kontribusi paling nyata bagi kelompok ini.
Perusahaan yang menyasar kelas menengah-bawah perlu menyesuaikan harga dan kemasan. Strategi itu
dinilai lebih realistis daripada menunggu pemulihan daya beli yang tidak pasti waktu.
