SuaraLutim.com, Luwu Timur – Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Partai Gerindra, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, tidak hanya bekerja di ruang penegakan hukum. Sejak penetapan alat kelengkapan dewan periode 2024–2029, legislator Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II itu juga tercatat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Bagi pembaca di Luwu Timur, kursi kedua itulah yang bersinggungan langsung dengan rupiah: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang disahkan DPR pada 29 September 2026 dibahas lebih dulu di ruang tempat ia duduk.
Artikel ini tidak mengabarkan kegiatan baru. Sampai tulisan ini disusun, tidak ada agenda resmi Andi Amar Ma’ruf Sulaiman yang bisa dikutip untuk hari ini, dan tidak ada pernyataan khusus darinya soal alokasi APBN 2027 untuk Luwu Timur. Yang bisa dipegang adalah hal yang tercatat resmi: posisinya di dua alat kelengkapan dewan, angka APBN 2027 yang sudah menjadi undang-undang, dan mekanisme anggaran pusat mengalir ke daerah. Dari situ pembaca bisa menilai artinya bagi usaha kecil di Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Burau, sampai Mangkutana.
Dua Meja Andi Amar Ma’ruf Sulaiman
Di Komisi III, Andi Amar menangani lingkup hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Pekerjaannya bersifat legislasi dan pengawasan: membahas rancangan undang-undang, mengawasi kinerja aparat, dan menyerap keluhan masyarakat soal proses hukum. Di Badan Anggaran, medannya berbeda. Banggar mengurus sisi uang negara, bukan sisi perkara.
Nama Andi Amar tercatat pada daftar anggota Banggar di laman Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Gerindra DPR RI. Penetapan itu sudah terjadi sejak awal periode: pada 23 Oktober 2024, Partai Gerindra mengumumkan penugasannya di Komisi III sekaligus Badan Anggaran, bersama kolega fraksi seperti Habiburokhman dan Sufmi Dasco Ahmad.
Di luar parlemen, ia menjabat Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sulawesi Selatan masa bakti 2024–2027, organisasi yang membawahi HIPMI kabupaten dan kota, termasuk HIPMI Luwu Timur. Kombinasi itu menjelaskan mengapa namanya jarang lepas dari dua tema: kepastian hukum bagi dunia usaha dan kapasitas pengusaha muda. Kursi Banggar menambahkan tema ketiga yang jarang dibahas terbuka, yaitu anggaran.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Apa yang Sebenarnya Dikerjakan Banggar
Banggar bukan komisi teknis. Merujuk uraian resmi di laman DPR RI, tugasnya membahas bersama pemerintah pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran yang menjadi acuan setiap kementerian dan lembaga menyusun usulan anggaran. Dari situ Banggar menetapkan pendapatan negara bersama pemerintah, dengan mengacu pada usulan komisi terkait.
Berikutnya: membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden, menyinkronkan hasil pembahasan di komisi soal rencana kerja dan anggaran kementerian serta lembaga, lalu membahas laporan realisasi dan prognosis APBN. Bagi daerah, dampaknya terasa lewat belanja kementerian di daerah, dana transfer, dan program yang menyentuh usaha kecil.
APBN 2027 dalam Angka yang Sudah Diresmikan
APBN 2027 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 29 September 2026. Lima hari sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan arah kebijakan fiskal pemerintah di Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI pada 24 September 2026. Menurut laporan Media Keuangan Kementerian Keuangan, postur yang disepakati adalah:
- pendapatan negara Rp3.435,1 triliun;
- belanja negara Rp4.106,3 triliun;
- pembiayaan anggaran Rp671,2 triliun;
- defisit 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyebut pendapatan dan belanja masing-masing bertambah Rp9,1 triliun dari usulan awal pemerintah, sementara target defisit dipertahankan dan kenaikan belanja tidak dibebankan pada pembiayaan utang.
Keputusan yang paling dekat dengan daerah adalah penundaan pemberlakuan belanja wajib (mandatory spending) tertentu dengan mempertimbangkan ruang fiskal daerah, agar pemerintah daerah tidak menanggung tekanan anggaran terlalu besar.
Jalur Uang sampai ke Usaha Kecil Luwu Timur
Dalam rapat kerja bersama Banggar, Menteri Keuangan menyatakan bahwa APBN dan APBD bukan dua dunia terpisah. “APBN dan APBD adalah satu kesatuan, bekerja dalam satu tarikan nafas bersama agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang makin nyata dan merata bagi masyarakat,” ujarnya seperti dikutip Media Keuangan Kementerian Keuangan.
Bagi Luwu Timur, kalimat itu punya arti praktis. Belanja pemerintah kabupaten untuk pelatihan usaha, pasar rakyat, jalan penghubung antarkecamatan, dan program pemberdayaan bergantung pada ruang fiskal daerah, yang sebagian bersumber dari transfer pusat. Ketika pembahasan transfer ke daerah menyangkut ruang fiskal, yang dipertaruhkan adalah kemampuan daerah membiayai program bagi pelaku usaha kecil.
Karena itu, yang layak dicermati pelaku usaha bukan hanya pengumuman program dari dinas, melainkan arah kebijakan anggaran daerah yang dibahas bersama DPRD dan daftar prioritas di musyawarah perencanaan pembangunan. SuaraLutim pernah mengulas dokumen anggaran daerah pada artikel Luwu Timur dan KUPA-PPAS Makassar 2026: Anggaran Terukur.
