SUARALUTIM.COM, MALILI — PAN Luwu Timur menegaskan arah politik anggarannya untuk tahun 2027. Melalui Fraksi PAN di DPRD Kabupaten Luwu Timur, partai ini meminta penyusunan APBD 2027 mengutamakan pemerataan pembangunan dan ketepatan sasaran program pemerintah. Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PAN, Muhammad Rivaldi, dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu (21/10/2026), saat pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Bagi Fraksi PAN, anggaran daerah harus memberi manfaat yang bisa dirasakan warga, mulai dari peningkatan pendapatan hingga perluasan akses pelayanan dasar. Pernyataan itu disampaikan pada tahap pandangan umum fraksi, yaitu fase ketika DPRD menyampaikan catatan awal sebelum pemerintah daerah menjawab dan pembahasan berpindah ke alat kelengkapan dewan.
PAN Luwu Timur: tiga hal yang menjadi sorotan
Ada tiga kelompok persoalan yang diangkat Fraksi PAN dalam pandangan tersebut. Ketiganya saling berkaitan, meski berada di sektor berbeda.
Pertama, pendapatan daerah. Fraksi PAN mendorong pemerintah memperkuat Pendapatan Asli Daerah melalui pembaruan data pajak, pengawasan penerimaan, dan digitalisasi pembayaran. Bagi daerah, PAD yang tertib berarti ruang fiskal yang lebih lebar untuk membiayai program, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada transfer pusat.
Kedua, sektor pertanian. PAN meminta penyaluran pupuk gratis dan bibit unggul didasarkan pada data penerima yang tervalidasi. Permintaan itu menyentuh persoalan lama: ketika data penerima tidak akurat, bantuan bisa jatuh ke pihak yang tidak berhak, sementara petani yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.
Ketiga, perlindungan warga lanjut usia. Fraksi PAN menekankan pentingnya pembaruan data penerima Kartu Lansia agar bantuan menjangkau warga paling rentan. Data yang usang membuat warga yang sudah meninggal masih terdaftar, sementara warga lanjut usia baru belum masuk.
Ketiga sorotan itu bukan janji baru, melainkan penegasan prioritas. Dalam mekanisme anggaran, pandangan fraksi menjadi salah satu bahan yang harus dijawab pemerintah daerah sebelum rancangan ditetapkan.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Siapa yang menyampaikan
Muhammad Rivaldi, S.H. merupakan Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029. Ia juga menjabat Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan merupakan anggota Badan Anggaran. Daerah pemilihannya adalah Luwu Timur 5, yang mencakup Kecamatan Nuha dan Towuti. Susunan tersebut tercatat dalam dokumen DPRD dan pemberitaan mengenai komposisi fraksi.
Fraksi PAN DPRD Luwu Timur beranggotakan sembilan orang, termasuk Wakil Ketua DPRD Ir. Hj. Harisah Suharjo. Perlu dicatat, tidak semua anggota Fraksi PAN berasal dari PAN pada pemilu 2024. Sebagian duduk di Fraksi PAN meski partai asalnya berbeda, sehingga penyebutan yang tepat adalah “anggota Fraksi PAN”, bukan “kader PAN”.
Di tingkat kabupaten, PAN memiliki lima kursi di DPRD Luwu Timur untuk periode 2024–2029. Angka itu menjadikan PAN salah satu kekuatan yang cukup menentukan dalam pembahasan anggaran, meski tetap harus berkoalisi dengan fraksi lain untuk mencapai keputusan.
Sebagai ketua fraksi sekaligus ketua komisi yang membidangi pembangunan, posisi Rivaldi memungkinkan Fraksi PAN mengikuti pembahasan dari dua pintu: pandangan politik di paripurna dan pembahasan teknis di komisi. Kombinasi itu biasanya menentukan seberapa jauh masukan sebuah fraksi bertahan sampai tahap akhir pembahasan anggaran.
Mengapa petani dan lansia
Pilihan tema itu berkaitan dengan struktur ekonomi Luwu Timur. Pertanian masih menjadi sumber penghidupan sebagian besar keluarga di 11 kecamatan. Komoditasnya beragam, dari padi sawah, jagung, kakao, hingga lada yang menjadi andalan di kawasan Towuti dan sekitarnya.
Pada komoditas seperti lada, persoalan yang dihadapi petani bukan hanya harga, tetapi juga akses terhadap bibit dan pupuk. Karena itu, permintaan agar bibit unggul dan pupuk gratis disalurkan berdasarkan data tervalidasi bukan sekadar soal administrasi: ia menentukan apakah bantuan benar-benar sampai ke kebun.
Untuk lansia, persoalannya lebih sederhana tetapi mendesak. Banyak warga lanjut usia tinggal di desa dengan akses layanan terbatas. Bantuan tunai atau program perlindungan sosial menjadi penopang utama ketika penghasilan keluarga menurun. Kesalahan data di sini berdampak langsung pada kemampuan warga membeli kebutuhan pokok.
Fraksi PAN juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan. Di kabupaten yang wilayahnya sangat luas, pemerataan berarti memastikan layanan dasar tidak menumpuk di pusat kabupaten. Pembahasan serupa pernah diulas SuaraLutim dalam artikel PAN Luwu Timur: Pansus Perlindungan Petani Bidik Pasar.
