Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
SUARALUTIM.COM, WASUPONDA — PAN Luwu Timur menempatkan penyerapan aspirasi warga sebagai titik awal kerja anggaran. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Ir. Hj. Harisah Suharjo, turun langsung ke Kecamatan Wasuponda, Selasa (20/10/2026), untuk memantau penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 sekaligus mendengar keluhan warga di tingkat kecamatan.
Kegiatan itu dipusatkan di Kantor Camat Wasuponda dan dihadiri Camat Wasuponda Alamsyah, sejumlah anggota DPRD Luwu Timur, aparat desa, tokoh masyarakat, serta tokoh perempuan setempat. Bagi legislator dari Fraksi PAN itu, kunjungan lapangan bukan seremoni, melainkan cara memastikan program pembangunan tidak tumpang tindih dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
PAN Luwu Timur: siapa yang turun ke Wasuponda
Harisah Suharjo adalah anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari daerah pemilihan Luwu Timur 1 yang mencakup Kecamatan Malili dan Wasuponda. Ia menjabat Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua Badan Musyawarah, dan Wakil Ketua Badan Anggaran. Di internal fraksi, ia tercatat sebagai anggota Fraksi Partai Amanat Nasional.
Posisi itu membuat kunjungan ke Wasuponda punya arti teknis, bukan hanya simbolik. Sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran, ia berada di ruang tempat angka-angka anggaran dibahas dan diputuskan. Sebagai wakil daerah pemilihan yang mencakup Wasuponda, ia terikat pada aspirasi konstituen di kecamatan itu.
| Keterangan | Data terverifikasi |
|---|---|
| Nama | Ir. Hj. Harisah Suharjo |
| Lembaga | DPRD Kabupaten Luwu Timur, periode 2024–2029 |
| Jabatan di dewan | Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua Badan Musyawarah, Wakil Ketua Badan Anggaran |
| Fraksi | Anggota Fraksi PAN |
| Daerah pemilihan | Luwu Timur 1, Malili–Wasuponda |
| Agenda | Monitoring Ranperda APBD 2027 di Kecamatan Wasuponda, 20 Oktober 2026 |
Catatan soal afiliasi politik
Perlu ditegaskan satu hal yang sering keliru ditulis. Keanggotaan Fraksi PAN di DPRD tidak selalu identik dengan partai asal saat pemilu. Sejumlah anggota duduk di Fraksi PAN meskipun dicalonkan partai lain pada Pemilu 2024. Karena itu, sebutan yang tepat adalah “anggota Fraksi PAN” atau “legislator dari Fraksi PAN”, bukan “kader PAN”. Untuk Harisah Suharjo, Komisi Pemilihan Umum mencatatnya sebagai calon terpilih dari PAN di daerah pemilihan Luwu Timur 1 dengan 1.915 suara.
Susunan alat kelengkapan dewan dan penempatan fraksi dapat diperiksa pada Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024 yang dipublikasikan melalui kanal resmi pemerintah daerah. Fraksi PAN sendiri memiliki lima kursi di DPRD Luwu Timur periode 2024–2029.
Apa yang diserap dari warga Wasuponda
Dalam pertemuan itu, Harisah menegaskan bahwa APBD 2027 harus menjawab keluhan warga. Empat isu yang disebutnya adalah infrastruktur, pemberdayaan perempuan, UMKM, dan pelayanan dasar.
“Saya turun langsung ke Wasuponda untuk mendengar langsung. APBD 2027 harus menjawab keluhan warga soal infrastruktur, pemberdayaan perempuan, UMKM, dan pelayanan dasar. Jangan sampai anggaran besar tapi tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya seperti dikutip Koranta.id.
Kalimat itu merangkum logika kerja anggaran yang sering hilang dalam dokumen resmi. Anggaran besar tidak otomatis berarti manfaat besar. Yang menentukan adalah apakah alokasinya cocok dengan persoalan yang benar-benar dialami warga, dan apakah pelaksanaannya bisa diawasi sampai tingkat desa.
Wasuponda dan tekanan kawasan industri
Wasuponda berada dekat dengan kawasan industri yang menjadi salah satu penopang ekonomi Luwu Timur. Kedekatan itu membawa berkah berupa lapangan kerja dan aktivitas usaha, tetapi juga mendatangkan tekanan baru: lalu lintas kendaraan berat, kebutuhan drainase yang lebih baik, hingga perubahan tata guna lahan.
Dalam pertemuan di kantor camat, Harisah menyebut Wasuponda sebagai wilayah dengan tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari jalan, drainase, sampai penguatan ekonomi keluarga. Bagi warga, tiga hal itu saling terkait. Jalan rusak menghambat distribusi hasil pertanian, drainase buruk memperparah genangan saat hujan, dan tanpa penguatan ekonomi keluarga, pendapatan dari sektor formal tidak cukup menopang rumah tangga.
