SUARALUTIM.COM, MALILI — PAN Luwu Timur menempatkan pemerataan pembangunan sebagai salah satu catatan utama dalam pembahasan Rancangan APBD 2027. Pandangan itu disampaikan juru bicara fraksi, Muhammad Rivaldi, dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu (21/10/2026), saat fraksi menyampaikan pandangan umum atas rancangan anggaran.
Artikel ini memakai kategori Advertorial karena memuat sisi positif kerja politik anggota Fraksi PAN di DPRD Luwu Timur. Seluruh fakta di dalamnya mengacu pada pemberitaan Jaeja.id dan Saokareba.id, serta dokumen susunan fraksi yang dihimpun dari sumber resmi.
PAN Luwu Timur dan gagasan pemerataan berbasis data
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN menilai anggaran daerah harus memberi manfaat nyata, mulai dari peningkatan pendapatan warga sampai perluasan akses pelayanan dasar. Fraksi meminta penyusunan APBD 2027 mengutamakan pemerataan pembangunan dan ketepatan sasaran program.
Yang membedakan catatan itu dari seruan umum soal pemerataan adalah metodenya. Fraksi PAN mendorong penggunaan Indeks Pembangunan Desa sebagai alat identifikasi wilayah tertinggal, lalu menjadikannya dasar penentuan prioritas alokasi anggaran.
Dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan data, fraksi menilai penumpukan anggaran pada wilayah tertentu bisa dicegah. Harapannya, kesenjangan antarwilayah menyempit tanpa mengorbankan program yang sudah berjalan.
Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte, dihadiri jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda. Lima fraksi menyampaikan pandangan, dan Fraksi PAN mendapat giliran sebagai pembaca kedua setelah Fraksi NasDem.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Mengapa Indeks Pembangunan Desa jadi penting
Kabupaten Luwu Timur memiliki 11 kecamatan dan 128 desa/kelurahan dengan karakter geografis yang sangat berbeda. Ada wilayah pesisir, dataran, kawasan danau, hingga daerah yang berbatasan langsung dengan hutan dan area industri.
Perbedaan itu membuat kebutuhan tiap desa tidak seragam. Desa di sekitar kawasan industri menghadapi persoalan lain dibanding desa pertanian di pedalaman: mulai dari akses air bersih, kualitas jalan usaha tani, sampai layanan pendidikan dasar.
Tanpa data yang rapi, alokasi anggaran cenderung mengikuti usulan yang paling sering muncul atau wilayah yang paling mudah dijangkau. Indeks Pembangunan Desa dipakai untuk mengoreksi kecenderungan itu.
Bagi fraksi, dampaknya bersifat jangka panjang. Program yang berpijak pada data lebih mudah dievaluasi, karena sejak awal sudah jelas desa mana yang menjadi sasaran dan indikator apa yang ingin dicapai.
Pendekatan ini juga berkaitan dengan dokumen perencanaan lain. DPRD menerima empat rancangan peraturan daerah pada 12 Oktober 2026, dan pembahasan anggaran 2027 berjalan beriringan dengan pembahasan regulasi tersebut.
Pembiayaan pemerataan: data pajak dan digitalisasi
Selain pemerataan, Fraksi PAN menyoroti penguatan Pendapatan Asli Daerah. Caranya bukan menaikkan tarif secara mendadak, melainkan membenahi tiga hal: pembaruan data pajak, pengawasan penerimaan, dan digitalisasi pembayaran.
- Pembaruan data. Objek dan wajib pajak yang tidak terdata berpotensi membuat penerimaan tidak terhitung akurat.
- Pengawasan penerimaan. Pencocokan data usaha dengan dokumen perizinan dan pembayaran menjadi kunci.
- Digitalisasi. Kanal pembayaran digital mempersempit ruang kebocoran dan mempermudah wajib pajak.
Isu pajak daerah memang menjadi salah satu pembahasan hangat di DPRD Luwu Timur sepanjang Oktober. Fraksi lain menyoroti objek pajak tertentu, termasuk penerimaan dari sektor pertambangan dan potensi daerah lain yang belum tergarap optimal, sebagaimana dibahas dalam artikel Pansus DPRD menagih pajak Vale.
Bagi Fraksi PAN, penguatan PAD punya syarat: tidak membebani rakyat kecil. Prinsip itu muncul berulang dalam catatan fraksi pada pembahasan anggaran, baik saat perubahan APBD 2026 maupun saat pandangan umum APBD 2027.
