SUARALUTIM.COM, MALILI — Perselisihan antarkelompok pemuda di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, menemui titik terang. Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam bersama Kapolres Luwu Timur AKBP Irwan Kurniadi memimpin pertemuan perdamaian antara kelompok pemuda Dusun Kau, Desa Lampenai, dan kelompok pemuda Dusun Saluborro, Desa Bawalipu. Mediasi berlangsung di Aula Polres Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kamis (29/10/2026). Kabar ini menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan warga, sehingga wajar masuk kategori viral luwu timur pekan ini.
Pertemuan dihadiri Camat Wotu Hasis Dawi, Kepala Desa Bawalipu Wahyuddin, Kepala Desa Lampenai M. Saenal Bachri, tokoh masyarakat kedua desa, Kapolsek Wotu, serta jajaran Polres Luwu Timur. Agenda utamanya bukan mencari siapa yang paling benar, melainkan menyamakan persepsi dan menyusun jalan keluar agar perselisihan tidak berulang.
Artikel ini disusun dengan bahasa netral. SuaraLutim tidak mencantumkan nama pihak yang terlibat dalam bentrokan, dan tidak menyimpulkan siapa yang bersalah. Fokusnya adalah proses perdamaian dan hal-hal yang perlu dijaga setelah kesepakatan ditandatangani.
Viral Luwu Timur: Kronologi yang Disebut dalam Mediasi
Dalam arahannya, Bupati menyebut rangkaian peristiwa yang berlangsung sejak 7 Oktober. Menurutnya, tujuan pertemuan adalah menyatukan pandangan seluruh pihak terhadap peristiwa tersebut.
“Tujuan utama diskusi hari ini adalah menyamakan persepsi seluruh peserta, menyatukan pandangan terkait peristiwa yang dimulai sejak tanggal 7 hingga saat ini, sehingga kita semua memiliki satu tujuan bersama, yaitu mewujudkan perdamaian,” kata Irwan, dikutip Bukamatanews.
Pernyataan itu penting karena menunjukkan pemerintah daerah tidak menutup mata pada rangkaian kejadian. Namun, pernyataan tersebut juga tidak merinci kronologi per tanggal. SuaraLutim tidak menambahkan detail yang tidak disampaikan sumber.
Ketegangan di Wotu sendiri bukan hal baru dalam pemberitaan. SuaraLutim pernah melaporkan bentrokan Wotu yang berulang dan penutupan jalur pada 20 Oktober, serta kesepakatan damai dengan tujuh poin pada 12 Oktober. Artinya, kesepakatan 29 Oktober adalah babak lanjutan, bukan awal.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Dua Dusun, Satu Keluarga
Rangkaian mediasi ini dilaporkan sejumlah media daerah. Selain Bukamatanews, laporan dengan kutipan lebih lengkap dimuat Potoklik.id.
Dalam pertemuan itu, Bupati menegaskan bahwa warga kedua dusun pada dasarnya masih memiliki ikatan kekeluargaan, meskipun secara administratif berada di desa berbeda.
“Dua daerah ini adalah satu keluarga, hanya saja dipisahkan dari dua desa. Kita harus jaga bersama sehingga tidak ada lagi kejadian yang tidak kita inginkan,” ujarnya, seperti dikutip Potoklik.id.
Cara pandang itu penting. Konflik antardusun sering membesar karena pihak-pihak yang bertikai merasa mewakili kelompok yang lebih besar, padahal hubungan kekerabatan tetap ada di tingkat keluarga. Ketika ikatan itu diingatkan secara terbuka, ruang untuk berdamai menjadi lebih lebar.
Bupati juga menegaskan pemerintah daerah tidak memihak salah satu kelompok. “Tidak ada di antara kami ini menginginkan kejadian yang tidak diinginkan terjadi lagi. Dan kami jamin tidak ada yang memihak dari salah satu kelompok,” katanya.
Kapolres Luwu Timur menegaskan hal serupa. Menurutnya, kepolisian mengambil posisi sebagai penengah. “Polres Luwu Timur tidak memihak sama siapa pun. Kami ini netral. Kami adalah sebagai penengah. Jangan ada lagi yang terprovokasi,” ujar Irwan Kurniadi.
Penandatanganan Kesepakatan
Pertemuan ditutup dengan penandatanganan dokumen perdamaian oleh kedua belah pihak, disertai saling bersalaman di antara tokoh masyarakat Dusun Kau dan Dusun Saluborro. Penandatanganan menjadi simbol kesediaan kedua kelompok menempuh jalan damai.
Namun, dokumen damai bukan akhir. Dalam banyak kasus konflik sosial, ketegangan bisa muncul kembali karena persoalan lama yang tidak selesai: batas lahan, akses jalan, atau perselisihan antarindividu yang menyeret kelompok.
Karena itu, beberapa hal layak dijadikan perhatian bersama setelah kesepakatan. Pertama, kesepakatan perlu diketahui warga, bukan hanya tokoh yang menandatangani. Kedua, perlu ada jalur pelaporan cepat ketika muncul gesekan baru. Ketiga, pemerintah desa sebaiknya mencatat persoalan yang menjadi akar ketegangan, agar bisa dibahas sebelum memanas.
