Peringatan soal Serapan Anggaran Akhir Tahun
Satu hal yang jarang disampaikan dalam forum serupa adalah soal waktu penyerapan. Harisah mengingatkan agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Menurutnya, keterlambatan penyerapan akan menghambat perputaran ekonomi di Luwu Timur.
Logikanya sederhana. Bila belanja baru bergerak pada November dan Desember, pekerjaan menjadi padat, harga material naik karena permintaan menumpuk, dan kualitas pekerjaan berisiko turun. Selain itu, uang yang seharusnya berputar sejak awal tahun justru mengendap, sehingga pedagang, penyedia jasa, dan pekerja lokal tidak merasakan manfaatnya lebih awal.
Peringatan semacam ini biasanya tidak populer karena terdengar teknis. Namun dampaknya nyata: jalan yang dikerjakan tergesa-gesa lebih cepat rusak, dan program pelatihan yang dijalankan serentak pada akhir tahun sering tidak sempat dievaluasi.
Konteks anggaran tahun depan juga sedang dibahas di tingkat kabupaten. Pada 21 Oktober 2026, DPRD Luwu Timur menggelar paripurna pandangan umum fraksi atas Rancangan APBD 2027, dan pemerintah daerah menyatakan seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan evaluasi, seperti diberitakan Luwuraya.com.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Sekolah Ikut Bersuara
Kehadiran para kepala sekolah dasar se-Kecamatan Malili membuat forum ini berbeda dari monitoring yang hanya dihadiri perangkat desa. Sekolah adalah institusi yang paling merasakan perubahan kecil pada anggaran: satu ruang kelas yang diperbaiki, satu set meja baru, atau honor guru honorer yang terlambat dibayar.
Bagi kepala sekolah, forum konsultasi publik adalah kesempatan menyampaikan kebutuhan yang biasanya hanya tercatat di laporan internal. Bagi dewan, kehadiran mereka memberi gambaran langsung tentang kondisi sarana pendidikan di lapangan, bukan hanya angka di dokumen perencanaan.
Pendidikan dasar juga punya efek berantai. Sekolah yang layak menahan siswa untuk tetap belajar, menurunkan angka putus sekolah, dan pada jangka panjang memperbaiki kualitas tenaga kerja daerah. Karena itu, belanja pendidikan dasar sulit dipisahkan dari pembahasan ekonomi daerah.
Untuk konteks yang lebih luas, SuaraLutim pernah membahas posisi Fraksi PAN di tiga komisi DPRD serta aspirasi Mangkutana yang masuk pembahasan APBD 2027.
Camat Malili dan Nilai Konsultasi Publik
Camat Malili mengapresiasi kehadiran Harisah yang turun langsung menyerap aspirasi. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat di tengah warga membuat kebutuhan bisa disampaikan tanpa perantara.
“Kami berterima kasih Ibu Harisah hadir di tengah kami. Warga Malili jadi bisa langsung menyampaikan apa yang dibutuhkan untuk 2027,” ungkap Camat Malili, seperti dikutip Koranta.id.
Kegiatan itu ditutup dengan dialog terbuka dan pencatatan usulan prioritas dari perwakilan desa dan kepala sekolah. Catatan tersebut akan dibawa dalam pembahasan APBD di tingkat DPRD Luwu Timur.
Bagi pembaca, tahap ini mudah dilewatkan karena tidak ada seremoni. Padahal, di sinilah daftar prioritas dibentuk. Usulan yang tercatat pada tahap konsultasi punya peluang lebih besar untuk dibahas, sedangkan usulan yang hanya disampaikan lewat percakapan di warung sering tidak pernah masuk dokumen.
Apa Artinya bagi Warga Malili dan Wasuponda
Malili dan Wasuponda berada dalam satu daerah pemilihan yang sama, yaitu Luwu Timur 1. Artinya, aspirasi kedua kecamatan diperjuangkan oleh anggota dewan yang sama, termasuk Harisah. Kondisi itu memberi peluang sekaligus tantangan: peluang karena satu suara mewakili dua wilayah, tantangan karena kebutuhan keduanya harus diperebutkan dalam satu daftar prioritas.
Warga yang ingin mengikuti proses ini bisa melakukan beberapa hal sederhana. Pertama, menyampaikan usulan melalui pemerintah desa agar tercatat dalam daftar resmi. Kedua, memantau hasil pembahasan APBD ketika dokumennya dipublikasikan. Ketiga, memeriksa apakah usulan yang pernah disampaikan benar-benar muncul dalam program tahun berikutnya.
Tanpa pemantauan, konsultasi publik mudah berubah menjadi acara tahunan tanpa tindak lanjut. Sebaliknya, bila warga menagih hasilnya, forum seperti di Aula Kantor Camat Malili bisa menjadi alat yang benar-benar bekerja.
FAQ: Pertanyaan yang Sering Muncul
Siapa yang memimpin monitoring Ranperda APBD 2027 di Malili?
Ir. Hj. Harisah Suharjo, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Fraksi PAN, memimpin Monitoring dan Konsultasi Publik Ranperda APBD 2027 di Aula Kantor Camat Malili pada Senin, 19 Oktober 2026.
Apa fokus APBD 2027 yang disebut dalam forum itu?
Infrastruktur lingkungan, layanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta penguatan UMKM dan koperasi desa. Selain itu, Harisah mengingatkan agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
Apakah warga bisa menyampaikan usulan di luar forum ini?
Bisa, melalui pemerintah desa masing-masing. Usulan yang tercatat lewat jalur resmi lebih mudah dibawa ke pembahasan anggaran dibandingkan usulan yang disampaikan secara lisan tanpa dokumentasi.
PAN Luwu Timur memilih menempatkan kerja legislatif pada hal-hal yang jarang menarik perhatian: rapat konsultasi, pencatatan usulan, dan pengingat soal serapan anggaran. Bagi warga, nilai kerja itu tidak terletak pada foto bersama, melainkan pada apakah jalan di depan rumah, layanan puskesmas, dan ruang kelas anak mereka benar-benar membaik tahun depan.
Sumber: Koranta.id, “Harisa Suharjo Pimpin Monitoring Ranperda APBD 2027 di Kantor Camat Malili”, 19 Oktober 2026; Luwuraya.com, “Sekda Luwu Timur Apresiasi Masukan Lima Fraksi DPRD pada APBD 2027”, 21 Oktober 2026; Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024.
Baca juga
- Andi Amar: RUU Perampasan Aset dan Artinya bagi Luwu Timur
- PAN Luwu Timur: Abdul Halim Usul Irigasi Pompa Petani
- PAN Luwu Timur: Harisah Suharjo Kawal Air Bersih Malili
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.
